Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan partainya mendukung sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sistem yang telah diterapkan saat ini dinilai lebih demokratis.
"Kita semua seluruh anggota menghendaki terbuka, karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan (dari setiap lapisan masyarakat)," ujar Prabowo di Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra, di Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Sabtu, 7 Januari 2023.
Prabowo menjelaskan dengan sistem proporsional terbuka, memungkikan dalam satu partai di satu daerah pemilihan (dapil) memiliki enam calon legislatif (caleg) dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Ada yang mewakili pemuda, ulama, buruh, hingga petani.
"Jadi yang terbuka lebih membuka keterwakilan lebih demokratis," jelas Prabowo.
Sedangkan kalau sistem proporsional tertutup, kata Prabowo, hanya partai politik yang menentukan siapa kader yang ditunjuk menjadi caleg. Sebab, sistem tersebut hanya menampilkan logo partai, bukan gambar caleg dalam surat suara.
"Nanti kalau tertutup ya DPP (dewan pimpinan pusat) yang menentukan, bukan rakyat dari bawah," jelasnya.
Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto memastikan partainya mendukung sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Sistem yang telah diterapkan saat ini dinilai lebih demokratis.
"Kita semua seluruh anggota menghendaki terbuka, karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan (dari setiap lapisan masyarakat)," ujar Prabowo di Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra, di Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Sabtu, 7 Januari 2023.
Prabowo menjelaskan dengan
sistem proporsional terbuka, memungkikan dalam satu partai di satu daerah pemilihan (dapil) memiliki enam calon legislatif (caleg) dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Ada yang mewakili pemuda, ulama, buruh, hingga petani.
"Jadi yang terbuka lebih membuka keterwakilan lebih demokratis," jelas Prabowo.
Sedangkan kalau sistem proporsional tertutup, kata Prabowo, hanya partai politik yang menentukan siapa kader yang ditunjuk menjadi caleg. Sebab, sistem tersebut hanya menampilkan logo
partai, bukan gambar caleg dalam surat suara.
"Nanti kalau tertutup ya DPP (dewan pimpinan pusat) yang menentukan, bukan rakyat dari bawah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
