medcom.id, Jakarta: Perdebatan tentang RUU Pilkada antara tetap dipih langsung atau melalui mekanisme DPRD makin meruncing dalam pembahasannya di Panja Komisi II DPR. Namun, bagi PDIP pemilihan langsung masih menjadi pilihan utama masyarakat ketimbang pemilihan melalui parlemen daerah.
"Pemilihan langsung menurut hemat kami (PDIP) masih menjadi pilihan rakyat. Ini adalah bentuk sahih dari representasi kekuatan politik rakyat dalam menentukan siapa pemimpinnya," kata politisi PDIP Arif Wibowo dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Sabtu (6/9/2014).
Lebih lanjut anggota panja RUU Pilkada Komisi II dari fraksi PDIP ini mengungkapkan bila pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah langkah mundur dalam berdemokrasi. Hal ini berdasar pengalaman masa lalu di mana praktek pemilihan lewat DPRD sarat muatan korupsi.
"Saat reformasi bergulir kita cabut sistem pemilihan lewat DPRD karena dalam memilih pemimpin lebih bersifat tertutup, transaksional, elitis dan mengabaikan suara rakyat. Ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi kita," ungkapnya.
medcom.id, Jakarta: Perdebatan tentang RUU Pilkada antara tetap dipih langsung atau melalui mekanisme DPRD makin meruncing dalam pembahasannya di Panja Komisi II DPR. Namun, bagi PDIP pemilihan langsung masih menjadi pilihan utama masyarakat ketimbang pemilihan melalui parlemen daerah.
"Pemilihan langsung menurut hemat kami (PDIP) masih menjadi pilihan rakyat. Ini adalah bentuk sahih dari representasi kekuatan politik rakyat dalam menentukan siapa pemimpinnya," kata politisi PDIP Arif Wibowo dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Sabtu (6/9/2014).
Lebih lanjut anggota panja RUU Pilkada Komisi II dari fraksi PDIP ini mengungkapkan bila pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah langkah mundur dalam berdemokrasi. Hal ini berdasar pengalaman masa lalu di mana praktek pemilihan lewat DPRD sarat muatan korupsi.
"Saat reformasi bergulir kita cabut sistem pemilihan lewat DPRD karena dalam memilih pemimpin lebih bersifat tertutup, transaksional, elitis dan mengabaikan suara rakyat. Ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi kita," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
