medcom.id, Jakarta: Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang merekomendasikan agar Fraksi Golkar di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada menjadi blunder fatal.
Menurut survel Lingkaran Suvei Indonesia (LSI), sebanyak 82,7 persen responden menyesalkan pilihan politik Partai Golkar itu. Publik melihat keputusan itu salah.
Angka ini muncul dalam survei yang baru dirilis LSI dengan tajuk 'Munas Golkar di Mata Publik'.
"Publik yang menilai hasil Munas Golkar yang menolak Perppu Pilkada adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan sebesar 82,70%," kata peneliti LSI, Ardian Sopa dalam konpers di Graha Dua Rajawali, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).
Adapun responden yang menilai setuju hanya 9.3 persen. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 8 persen.
"Ini artinya, efek negatif yang dinilai publik bisa menjadi blunder dan menenggelamkan efek positif yang dibuat selama Munas," ujar Ardian.
Adapun, Ardian menjelaskan penilaian negatif ini muncul sebab pemilih merasa haknya dirampas. Padahal, sebagian besar manginginkan pilkada digelar secara langsung terus dilakukan.
"Keinginan Golkar menolak Perppu Pilkada membuat Golkar harus berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilih pemimpinnya di Pilkada dirampas. Jika hal ini terjadi, maka publik menilai Golkar menghianati slogannya sendiri yaitu: 'suara Golkar suara rakyat'" tandas dia.
Adapun diketahui, survei LSI ini melibatkan 1.200 responden menggunakan Multistage Random Sampling. Di mana masing-masing responden memilih menggunakan quickpoll, yang sudah terinstal di handphone masing-masing responden.
Survei yang dilakukan pada tanggal 3-4 Desember 2014 ini margin of error nya sebesar 2.9% dan diyakini mendekati realitas.
medcom.id, Jakarta: Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang merekomendasikan agar Fraksi Golkar di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada menjadi blunder fatal.
Menurut survel Lingkaran Suvei Indonesia (LSI), sebanyak 82,7 persen responden menyesalkan pilihan politik Partai Golkar itu. Publik melihat keputusan itu salah.
Angka ini muncul dalam survei yang baru dirilis LSI dengan tajuk 'Munas Golkar di Mata Publik'.
"Publik yang menilai hasil Munas Golkar yang menolak Perppu Pilkada adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan sebesar 82,70%," kata peneliti LSI, Ardian Sopa dalam konpers di Graha Dua Rajawali, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).
Adapun responden yang menilai setuju hanya 9.3 persen. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 8 persen.
"Ini artinya, efek negatif yang dinilai publik bisa menjadi blunder dan menenggelamkan efek positif yang dibuat selama Munas," ujar Ardian.
Adapun, Ardian menjelaskan penilaian negatif ini muncul sebab pemilih merasa haknya dirampas. Padahal, sebagian besar manginginkan pilkada digelar secara langsung terus dilakukan.
"Keinginan Golkar menolak Perppu Pilkada membuat Golkar harus berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilih pemimpinnya di Pilkada dirampas. Jika hal ini terjadi, maka publik menilai Golkar menghianati slogannya sendiri yaitu: 'suara Golkar suara rakyat'" tandas dia.
Adapun diketahui, survei LSI ini melibatkan 1.200 responden menggunakan Multistage Random Sampling. Di mana masing-masing responden memilih menggunakan quickpoll, yang sudah terinstal di handphone masing-masing responden.
Survei yang dilakukan pada tanggal 3-4 Desember 2014 ini margin of error nya sebesar 2.9% dan diyakini mendekati realitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
