medcom.id, Jakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku sudah mengevaluasi keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait dengan pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). KIH masih berharap ada celah musyawarah dalam menentukan siapa yang akan duduk menggantikan Sidharto Danusubroto itu.
"Semuanya menjadi pembicaraan evaluasi KMP. Ada masukan-masukan mengenai musyawarah dan voting. Semua masukan sudah dievaluasi," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senin (6/10/2014).
Meski menerima masukan, Bendahara Umum Partai Golkar itu menjelaskan tidak boleh ada proses yang melanggar undang-undang maupun tata tertib yang berlaku. Hingga saat ini, pengajuan pimpinan MPR dilakukan sama dengan DPR, berupa paket pimpinan. "Ada beberapa hal yang memang tidak bisa melanggar aturan, UU MD3 maupun tatib. Tapi kita tetap mendengar masukan-masukan pihak terkait," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku sudah mengevaluasi keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait dengan pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). KIH masih berharap ada celah musyawarah dalam menentukan siapa yang akan duduk menggantikan Sidharto Danusubroto itu.
"Semuanya menjadi pembicaraan evaluasi KMP. Ada masukan-masukan mengenai musyawarah dan voting. Semua masukan sudah dievaluasi," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senin (6/10/2014).
Meski menerima masukan, Bendahara Umum Partai Golkar itu menjelaskan tidak boleh ada proses yang melanggar undang-undang maupun tata tertib yang berlaku. Hingga saat ini, pengajuan pimpinan MPR dilakukan sama dengan DPR, berupa paket pimpinan. "Ada beberapa hal yang memang tidak bisa melanggar aturan, UU MD3 maupun tatib. Tapi kita tetap mendengar masukan-masukan pihak terkait," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
