medcom.id, Jakarta: Melihat konstelasi terakhir, kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengusung hak angket bagi Menkumham Yasonna Laoly relatif kecil. Maka semakin kecil pula peluang usulan hak angket tersebut menjadi sikap resmi parlemen terhadap pemerintah.
"Ini akan layu sebelum dibawa ke paripurna," yakin Ketua Wakil Ketua Fraksi NasDem Johny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Konstelasi di dalam KMP yang dia maksud adalah kondisi Fraksi Partai Golkar yang terdampak kisruh kepemimpinan DPP Partai Golkar. Fraksi yang merupakan kekuatan utama KMP itu sedang bergolak akibat rencana 'reshuffle' oleh Agung Laksono menyusul pengesahan kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Padahal jelas bahwa Golkar di bawah kepengurusan Agung Laksono akan menolak hak angket. Demikian juga Fraksi PPP. Maklum saja hak angket diajukan KMP atas keputusan Menkum HAM Yasonna mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi dan Golkar kubu Agung.
Pada saat bersamaan Fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan kekuatan KMP juga sudah menyatakan tidak akan mendukung hak angket. Keputusan itu diikuti oleh PAN yang dengan alasan tidak mau menambah gejolak politik nasional.
"Jadi sebetulnya ini tidak perlu, tidak memenuhi syarat," papar Plate.
medcom.id, Jakarta: Melihat konstelasi terakhir, kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengusung hak angket bagi Menkumham Yasonna Laoly relatif kecil. Maka semakin kecil pula peluang usulan hak angket tersebut menjadi sikap resmi parlemen terhadap pemerintah.
"Ini akan layu sebelum dibawa ke paripurna," yakin Ketua Wakil Ketua Fraksi NasDem Johny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Konstelasi di dalam KMP yang dia maksud adalah kondisi Fraksi Partai Golkar yang terdampak kisruh kepemimpinan DPP Partai Golkar. Fraksi yang merupakan kekuatan utama KMP itu sedang bergolak akibat rencana 'reshuffle' oleh Agung Laksono menyusul pengesahan kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Padahal jelas bahwa Golkar di bawah kepengurusan Agung Laksono akan menolak hak angket. Demikian juga Fraksi PPP. Maklum saja hak angket diajukan KMP atas keputusan Menkum HAM Yasonna mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi dan Golkar kubu Agung.
Pada saat bersamaan Fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan kekuatan KMP juga sudah menyatakan tidak akan mendukung hak angket. Keputusan itu diikuti oleh PAN yang dengan alasan tidak mau menambah gejolak politik nasional.
"Jadi sebetulnya ini tidak perlu, tidak memenuhi syarat," papar Plate.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
