Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermasalah di periode kedua. JK melihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi.
"Pak Jokowi bagus pertamanya (periode pertama). Bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah)," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023.
Baca juga: Megawati Presiden Indonesia Paling Demokratis Versi JK
JK merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi saat periode 2014-2019. Ia mengeklaim tidak ada masalah bagi demokrasi di saat tersebut. Namun permasalahan mulai nampak pada periode kedua.
"Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," ujar JK.
Ia mengaitkannya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal dua periode. Pembatasan masa jabatan itu, kata JK, terbukti benar untuk menekan terjadinya permasalahan demokrasi yang lebih fatal.
"Karena itu, benarlah konstitusi harus 10 tahun saja pemimpin itu. Jangan lebih," ujar JK.
Setidaknya permasalahan demokrasi yang dilihat JK ialah terjadinya dinasti politik dan nepotisme. JK membandingkan dengan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Dalam satu dekade pertama kepemimpinan mereka, lanjut JK, tidak pernah terjadi dinasti politik. Praktik ini dimaknai dengan penempatan anak-anak presiden ke sejumlah kursi kekuasaan.
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12
Jusuf Kalla (JK) menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermasalah di periode kedua. JK melihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi.
"Pak Jokowi bagus pertamanya (periode pertama). Bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah)," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023.
Baca juga:
Megawati Presiden Indonesia Paling Demokratis Versi JK
JK merupakan
Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi saat periode 2014-2019. Ia mengeklaim tidak ada masalah bagi demokrasi di saat tersebut. Namun permasalahan mulai nampak pada periode kedua.
"Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," ujar JK.
Ia mengaitkannya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal dua periode. Pembatasan masa jabatan itu, kata JK, terbukti benar untuk menekan terjadinya permasalahan demokrasi yang lebih fatal.
"Karena itu, benarlah konstitusi harus 10 tahun saja pemimpin itu. Jangan lebih," ujar JK.
Setidaknya permasalahan demokrasi yang
dilihat JK ialah terjadinya dinasti politik dan nepotisme. JK membandingkan dengan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Dalam satu dekade pertama kepemimpinan mereka, lanjut JK, tidak pernah terjadi dinasti politik. Praktik ini dimaknai dengan penempatan anak-anak presiden ke sejumlah kursi kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)