Jakarta: Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat langsung atau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat menjadi preseden buruk. Meskipun, Jokowi secara pribadi memang memiliki hak terhadap calon tertentu.
"Itu mestinya tidak ditunjukan secara ekplisit dengan laku cawe-cawe tersebut. Ini karena ia merupakan bukan saja sebagai kepala pemerintahan tetapi sekaligus melekat sebagai Kepala Negara yang harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok," tegas Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 30 Mei 2023.
Lili menyebut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bisa menimbulkan presepsi bahwa Kepala Negara tidak netral dan berpihak pada kelompok tertentu. Selain itu, bisa memunculkan presepsi bahwa Presiden memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk menguntungkan kandidat tertentu.
"Sikap dan tindakan cawe-cawe tersebut tentu akan meninggalkan legacy negatif bagi Presiden sebagai Kepala Negara, yang harusnya netral dan tidak berpihak," ungkap Lili.
Namun, kata Lili, cawe-cawe Presiden harus bermakna positif untuk menyukseskan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal itu memang seharusnya dilakukan Presiden.
"Presiden harus memastikan Pemilu berjalan lancar dan damai, tidak terjadi perpecahan. Bertindak tegas terhadap politik identitas dan politisasi agama. Presiden harus turun tangan, memastikan semua berjalan dengan baik," ucap dia.
Terpisah, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 suatu hal yang berlebihan. Pernyataan itu mestinya tak keluar dari Kepala Negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat langsung atau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024 dapat menjadi preseden buruk. Meskipun, Jokowi secara pribadi memang memiliki hak terhadap calon tertentu.
"Itu mestinya tidak ditunjukan secara ekplisit dengan laku cawe-cawe tersebut. Ini karena ia merupakan bukan saja sebagai kepala pemerintahan tetapi sekaligus melekat sebagai Kepala Negara yang harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok," tegas Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 30 Mei 2023.
Lili menyebut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bisa menimbulkan presepsi bahwa Kepala Negara tidak netral dan berpihak pada kelompok tertentu. Selain itu, bisa memunculkan presepsi bahwa Presiden memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk menguntungkan kandidat tertentu.
"Sikap dan tindakan cawe-cawe tersebut tentu akan meninggalkan
legacy negatif bagi Presiden sebagai Kepala Negara, yang harusnya netral dan tidak berpihak," ungkap Lili.
Namun, kata Lili, cawe-cawe Presiden harus bermakna positif untuk menyukseskan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal itu memang seharusnya dilakukan Presiden.
"Presiden harus memastikan Pemilu berjalan lancar dan damai, tidak terjadi perpecahan. Bertindak tegas terhadap politik identitas dan politisasi agama. Presiden harus turun tangan, memastikan semua berjalan dengan baik," ucap dia.
Terpisah, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 suatu hal yang berlebihan. Pernyataan itu mestinya tak keluar dari Kepala Negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
