Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan masyarakat perlu memperkuat literasi digital dan ekonomi. Hal ini sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tawaran kerja di luar negeri.
"Ini penting untuk pencegahan TPPO di hulu," ujar Ruhani dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Mei 2023.
Ruhani menjelaskan dari sisi hilir, pemerintah telah mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama konkret dalam menangani TPPO. Dengan begitu, pihak otoritas setempat dapat bertindak cepat dalam upaya penyelamatan warga negara Indonesia (WNI).
"Penyalahgunaan teknologi digital dan online yang justru menimbulkan dampak dehumanisasi serta perdagangan manusia yang disebut sebagai perbudakan modern," terangnya.
Ia mengatakan dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penanganan TPPO di ASEAN juga perlu diimplementasikan dalam pemulangan kembali korban. Sehingga, kemanfaatan ASEAN bagi warga di kawasan menjadi lebih berarti dan substantif.
"KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah menguatkan respon seksama dari negara anggota ASEAN atas kerja sama yang konkret dan bersahabat dalam penanganan TPPO,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik online scam. Sebanyak 53 WNI telah dipulangkan pada 25-26 Mei 2023, sisanya masih menjalani proses pemulangan di Filipina.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan masyarakat perlu memperkuat literasi digital dan ekonomi. Hal ini sebagai upaya mencegah tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) dengan modus tawaran kerja di luar negeri.
"Ini penting untuk pencegahan TPPO di hulu," ujar Ruhani dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Mei 2023.
Ruhani menjelaskan dari sisi hilir, pemerintah telah mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama konkret dalam menangani TPPO. Dengan begitu, pihak otoritas setempat dapat bertindak cepat dalam upaya penyelamatan warga negara Indonesia (WNI).
"Penyalahgunaan teknologi digital dan online yang justru menimbulkan dampak dehumanisasi serta perdagangan manusia yang disebut sebagai perbudakan modern," terangnya.
Ia mengatakan dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penanganan TPPO di ASEAN juga perlu diimplementasikan dalam pemulangan kembali korban. Sehingga, kemanfaatan ASEAN bagi warga di kawasan menjadi lebih berarti dan substantif.
"KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah menguatkan respon seksama dari negara anggota ASEAN atas kerja sama yang konkret dan bersahabat dalam penanganan TPPO,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik
online scam. Sebanyak 53 WNI telah dipulangkan pada 25-26 Mei 2023, sisanya masih menjalani proses pemulangan di Filipina.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
