Simposium Lembaga Pengkajian MPR Bahas Soal Ketimpangan Sosial

medcom.id, Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar simposium bertema Perekonomian Sosial, di Gedung Nusantara IV DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017. Ketimpangan sosial menjadi topik pembahasan acara ini. Turut hadir Wakil Ketua Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga beberapa pakar ekonomi dan pengusaha Emil Salim, Christianto Wibisono, Edi Swasono, Adiningsih, Tanri Abeng, dan Chairul Tanjung. Dalam sambutannya, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar mengatakan, simposium ini merupakan refleksi ulang atas pemikiran para pendiri bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan demokrasi yang sejahtera. Namun berdasarkan hasil kajiannya, implementasi dari sila kelima tersebut masih jauh dari kenyataan melihat ketimpangan sosial di Indonesia masih sangat tinggi. "Ketimpangan sosial menjadi masalah yang sangat penting," ujar Rully, dalam sambutannya. Ketimpangan sosial yang tinggi dinilai dapat memicu meningkatnya sejumlah kekerasan yang dapat memperpecah persatuan bangsa. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk merenungkan masalah ketimpangan sosial ini. Pada kesempatan yang sama, Zulkilfi Hasan mengapresiasi adanya simposium ini. Baginya simposium ini penting dalam membicarakan mengenai tujuan bangsa Indonesia merdeka, berbangsa, dan bernegara. Terutama mengenai setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera. "Pasal 33 jelas bunyinya, negara bersumpah melindungi segenap Tanah Airn. Sila kelima, keadilaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli. Ia mengatakan bahwa tahun ini sebenarnya merupakan tahun untuk mengurangi kesenjangan. Namun pada faktanya banyak orang yang mengaku kepadanya bahwa ketimpangan sosial masih terus terjadi di beberapa daerah, dalam hal ini masalah kekayaan alam. "Misalnya, di Kalimantan lahannya luas. Namun jika hasil pertaniannya harganya naik, tidak segembira di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan gembiranya luar biasa karena hasil pertanian dikelola oleh banyak rakyat. Kalau di Kalimantan dikelola oleh perkebunan besar," ucapnya. Dirinya menambahkan, saat ini banyak lahan-lahan rakyat dirampas oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan besar. Padahal, arti dari Pancasila itu gotong-royong, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan. "Kehilangan ekonomi tradisional, jadinya enggak bisa bertani karena berubah jadi daerah pertambangan dengan izin selembar kertas milik seseorang," jelasnya. Ia berharap hasil simposium ini menjadi masukan bagi MPR dalam tugasnya sebagai konstitusi untuk mengkaji sistem kenegaraan konstitusi dan pelaksanaannya. "Juga membicarakan sistem perekonomian nasional," ucapnya. Pelaksanaan simposium bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-70 yang jatuh pada hari ini. Sebelum mengadakan simposium, Lembaga Pengkajian MPR telah melakukan proses kajian yang dilakukan sejak Februari 2017, melalui serangkaian diskusi terbatas yang menghadirkan beberapa tokoh ekonomi.