medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi menyambangi KPK. Dia bermaksud menemui Ketum PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali yang ditahan KPK di Rutan Guntur.
"Saya sebagai wakil ketua umum mewakili DPP secara menyeluruh ingin bersilaturahmi dengan SDA sekaligus melaporkan perkembangan terakhir situasi PPP," kata Emron di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2016).
Emron bermaksud membahas surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengaktifkan kepengurusan hasil Muktamar Bandung pada 2011 dengan SDA. Surat itu baru diterbitkan Rabu 17 Februari kemarin.
"Dengan berlakunya SK dari Menkumham itu, maka terhitung sejak kemarin produk kepemimpinan PPP di bawah kepemimpinan Pak SDA," jelas Emron.
Untuk menjalankan kepengurusan PPP Muktamar Bandung ini, Emron akan berkonsultasi dengan SDA. Salah satu yang dibahas, yakni, upaya muktamar islah antara PPP kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Kita akan bicarakan dengan bapak Ketum. Minta petunjuk-petunjuk beliau dan dilaporkan nanti di rapat DPP partai," papar dia.
Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya memutuskan mengesahkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung pada 2011. Kepengurusan ini diharapkan segera menggelar muktamar untuk menentukan kepengurusan baru.
Dalam Muktamar Bandung, PPP dipimpin Suryadharma Ali sebagai ketua umum dengan Muhammad Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal. Sesuai SK Menkumham, kepengurusan ini berlaku selama enam bulan ke depan.
Kepengurusan ini, kata Yasonna, memiliki kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan muktamar. Yasonna pun berharap muktamar bisa berjalan dengan baik.
"Sesuai AD/ART PPP yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," pungkas Yasonna, Rabu 17 Februari kemarin.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi menyambangi KPK. Dia bermaksud menemui Ketum PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali yang ditahan KPK di Rutan Guntur.
"Saya sebagai wakil ketua umum mewakili DPP secara menyeluruh ingin bersilaturahmi dengan SDA sekaligus melaporkan perkembangan terakhir situasi PPP," kata Emron di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2016).
Emron bermaksud membahas surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengaktifkan kepengurusan hasil Muktamar Bandung pada 2011 dengan SDA. Surat itu baru diterbitkan Rabu 17 Februari kemarin.
"Dengan berlakunya SK dari Menkumham itu, maka terhitung sejak kemarin produk kepemimpinan PPP di bawah kepemimpinan Pak SDA," jelas Emron.
Untuk menjalankan kepengurusan PPP Muktamar Bandung ini, Emron akan berkonsultasi dengan SDA. Salah satu yang dibahas, yakni, upaya muktamar islah antara PPP kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Kita akan bicarakan dengan bapak Ketum. Minta petunjuk-petunjuk beliau dan dilaporkan nanti di rapat DPP partai," papar dia.
Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya memutuskan mengesahkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung pada 2011. Kepengurusan ini diharapkan segera menggelar muktamar untuk menentukan kepengurusan baru.
Dalam Muktamar Bandung, PPP dipimpin Suryadharma Ali sebagai ketua umum dengan Muhammad Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal. Sesuai SK Menkumham, kepengurusan ini berlaku selama enam bulan ke depan.
Kepengurusan ini, kata Yasonna, memiliki kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan muktamar. Yasonna pun berharap muktamar bisa berjalan dengan baik.
"Sesuai AD/ART PPP yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," pungkas Yasonna, Rabu 17 Februari kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
