medcom.id, Jakarta: Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Wahyu Dewanto membantah terkait surat permintaan fasilitas berlibur. Dalam surat yang beredar, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) meminta KJRI di Sydney untuk memberikan fasilitas kepada Wahyu selama berlibur.
Di hadapan wartawan, Wahyu menunjukan semua bon pengeluaran selama di Australia, mulai dari biaya penginapan hingga biaya taksi. Ia mengaku membiayai seluruh keperluannya dari kantongnya sendiri.
"Saya pergi untuk keperluan pribadi, bukan negara. Semua biaya pakai uang saya sendiri. Tidak ada satu fasilitas pemerintah yang saya gunakan," kata Wahyu di ruangan Fraksi Hanura, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).
Meski demikian, ia tak mengelak telah mengirimi surat ke Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Namun, surat tersebut hanya berisi surat perizinan cuti.
Menurutnya, memberikan surat izin ke Menpan RB menjadi hal lumrah yang dilakukan anggota Fraksi Hanura. Hal itu dimaksudkan, untuk memberi tahu Yuddy bahwa dirinya tidak bisa menghadiri rapat dewan ataupun fraksi.
"Pak Yuddy dari Hanura, saya juga dari Hanura. Ya, sebagai kader yang baik harus laporlah. Lagi pula bukan Pak Yuddy yang menerima," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam surat itu Wahyu meminta izin untuk berlibur bersama keluarganya dari tanggal 25 Maret hingga 3 April 2016. Ia baru bisa terbang ke Australia setelah mendapat restu dari ketua Fraksi Hanura Muhamad Sangaji.
Surat permintaan fasilitas untuk koleganya Wahyu membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden menilai, jika surat itu benar, apa yang dilakukan Menpan RB Yuddy Chrisnandi bertabrakan dengan yang dijalankan presiden.
"Presiden bilang tidak etis, tidak elok, bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri," tegas Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 1 April.
Yuddy membantah mengeluarkan surat permintaan fasilitas untuk koleganya Wahyu Dewanto. Yuddy mengakui Wahyu Dewanto yang juga anggota DPRD DKI Jakarta itu adalah koleganya.
Namun, Yuddy mengaku sangat kenal baik dan dekat Wahyu. "Saya kenal. Bagaimana mungkin saya tidak kenal, dia (Wahyu Dewanto) kawan saya betul," kata Yuddy, Kamis 31 Maret.
Meski demikian, kata Yuddy, dirinya tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kemenpan RB (Sesmenpan RB) untuk membuat surat tersebut. Bahkan, Yuddy mengklaim tidak pernah menggunakan fasilitas negara buat dirinya dan keluarganya.
medcom.id, Jakarta: Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Wahyu Dewanto membantah terkait surat permintaan fasilitas berlibur. Dalam surat yang beredar, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) meminta KJRI di Sydney untuk memberikan fasilitas kepada Wahyu selama berlibur.
Di hadapan wartawan, Wahyu menunjukan semua bon pengeluaran selama di Australia, mulai dari biaya penginapan hingga biaya taksi. Ia mengaku membiayai seluruh keperluannya dari kantongnya sendiri.
"Saya pergi untuk keperluan pribadi, bukan negara. Semua biaya pakai uang saya sendiri. Tidak ada satu fasilitas pemerintah yang saya gunakan," kata Wahyu di ruangan Fraksi Hanura, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).
Meski demikian, ia tak mengelak telah mengirimi surat ke Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Namun, surat tersebut hanya berisi surat perizinan cuti.
Menurutnya, memberikan surat izin ke Menpan RB menjadi hal lumrah yang dilakukan anggota Fraksi Hanura. Hal itu dimaksudkan, untuk memberi tahu Yuddy bahwa dirinya tidak bisa menghadiri rapat dewan ataupun fraksi.
"Pak Yuddy dari Hanura, saya juga dari Hanura. Ya, sebagai kader yang baik harus laporlah. Lagi pula bukan Pak Yuddy yang menerima," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam surat itu Wahyu meminta izin untuk berlibur bersama keluarganya dari tanggal 25 Maret hingga 3 April 2016. Ia baru bisa terbang ke Australia setelah mendapat restu dari ketua Fraksi Hanura Muhamad Sangaji.
Surat permintaan fasilitas untuk koleganya Wahyu membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden menilai, jika surat itu benar, apa yang dilakukan Menpan RB Yuddy Chrisnandi bertabrakan dengan yang dijalankan presiden.
"Presiden bilang tidak etis, tidak elok, bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri," tegas Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 1 April.
Yuddy membantah mengeluarkan surat permintaan fasilitas untuk koleganya Wahyu Dewanto. Yuddy mengakui Wahyu Dewanto yang juga anggota DPRD DKI Jakarta itu adalah koleganya.
Namun, Yuddy mengaku sangat kenal baik dan dekat Wahyu. "Saya kenal. Bagaimana mungkin saya tidak kenal, dia (Wahyu Dewanto) kawan saya betul," kata Yuddy, Kamis 31 Maret.
Meski demikian, kata Yuddy, dirinya tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kemenpan RB (Sesmenpan RB) untuk membuat surat tersebut. Bahkan, Yuddy mengklaim tidak pernah menggunakan fasilitas negara buat dirinya dan keluarganya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
