medcom.id, Jakarta: Istana tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Pemerintah akan menimbang semua kritik dan saran.
Menurut Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP, pemerintah tidak sembarangan menerima masukan. Setiap kritikan dan saran akan disaring. Sebab, tak semua para pengkritik mengetahui detil atau duduk persoalan yang tengah dihadapi pemerintah.
"Sebagai masukan itu sah-sah saja. Tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak, ya dilihat dulu," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Dalam rangkaian Tour de Java, Rabu 16 Maret, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak boros membelanjakan anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi di Tanah Air sedang lesu.
"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," kata SBY.
Johan Budi menjelaskan, orang luar belum tentu mengetahui detil yang ada di pemerintahan. Ihwal pemerintah yang boros menggunakan APBN untuk infrastruktur, mantan pimpinan KPK ini menyanggahnya.
Menurut Johan, selain infrastruktur pemerintah juga menggenjot program antikemiskinan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dijalankan peemrintah merupakan bentuk pemberantasan kemiskinan.
"Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Itu kan juga bermaksud untuk mengurangi kemiskinan," tandas Johan.
medcom.id, Jakarta: Istana tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Pemerintah akan menimbang semua kritik dan saran.
Menurut Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP, pemerintah tidak sembarangan menerima masukan. Setiap kritikan dan saran akan disaring. Sebab, tak semua para pengkritik mengetahui detil atau duduk persoalan yang tengah dihadapi pemerintah.
"Sebagai masukan itu sah-sah saja. Tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak, ya dilihat dulu," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Dalam rangkaian Tour de Java, Rabu 16 Maret, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak boros membelanjakan anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi di Tanah Air sedang lesu.
"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," kata SBY.
Johan Budi menjelaskan, orang luar belum tentu mengetahui detil yang ada di pemerintahan. Ihwal pemerintah yang boros menggunakan APBN untuk infrastruktur, mantan pimpinan KPK ini menyanggahnya.
Menurut Johan, selain infrastruktur pemerintah juga menggenjot program antikemiskinan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dijalankan peemrintah merupakan bentuk pemberantasan kemiskinan.
"Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Itu kan juga bermaksud untuk mengurangi kemiskinan," tandas Johan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
