Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dia mempertanyakan komitmen pemerintah memastikan harga BBM tetap terjangkau.
Syaikhu menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung yang memakan anggaran besar dari APBN. Pembangunan IKN ditargetkan memakan anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, APBN menanggung sekitar 20 persen. Sedangkan, angka subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun dalam APBN Perubahan 2022.
"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk pastikan harga BBM tetap terjangkau justru tidak sanggup?" kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 September 2022.
Dia berpandangan kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin. Banyak masyarakat, kata dia, yang masih terkena dampak seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, petani, nelayan, dan lainnya.
Menurut dia, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Sebab, mayoritas masyarakat masuk kategori rentan miskin.
Jika ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, membuat mayoritas masyarakat rentan miskin menjadi miskin. "Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan. Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, DPP PKS menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana tersebut," ucap dia.
Syaikhu menambahkan beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket.
Menurut dia, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. "Kalau pertalite dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Ini bakal terjadi efek domino di sektor lainnya," ucap dia.
Syaikhu menyinggung soal pembengkakan biaya APBN karena adanya subsidi BBM. Dia menilai pembengkakan APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
Terlebih, kata dia, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (
BBM) subsidi. Dia mempertanyakan komitmen pemerintah memastikan harga BBM tetap terjangkau.
Syaikhu menyinggung proyek
Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung yang memakan anggaran besar dari
APBN. Pembangunan IKN ditargetkan memakan anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, APBN menanggung sekitar 20 persen. Sedangkan, angka subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun dalam APBN Perubahan 2022.
"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk pastikan harga BBM tetap terjangkau justru tidak sanggup?" kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 September 2022.
Dia berpandangan kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin. Banyak masyarakat, kata dia, yang masih terkena dampak seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, petani, nelayan, dan lainnya.
Menurut dia, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Sebab, mayoritas masyarakat masuk kategori rentan miskin.
Jika ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, membuat mayoritas masyarakat rentan miskin menjadi miskin. "Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan. Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, DPP PKS menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana tersebut," ucap dia.
Syaikhu menambahkan beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket.
Menurut dia, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. "Kalau pertalite dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Ini bakal terjadi efek domino di sektor lainnya," ucap dia.
Syaikhu menyinggung soal pembengkakan biaya APBN karena adanya subsidi BBM. Dia menilai pembengkakan APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
Terlebih, kata dia, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
