Bawaslu Temukan 3.133 Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018
Rilis Bawaslu terkait Pilkada Serentak 2018 - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat 3.133 dugaan pelanggaran selama pelaksaan Pilkada Serentak 2018. Jumlah itu berdasarkan laporan dari masyarakat maupun temuan petugas Bawaslu di lapangan. 

"Data dugaan pelanggaran Pilkada hingga 12 Juli 2018 secara keseluruhan tercatat 3.133 laporan," kata Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi, saat menyampaikan hasil evaluasi Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. 

Ratna merinci dari 3.133 laporan, 2.038 di antaranya ditemukan oleh petugas Bawaslu di lapangan. Sementara 1.095 merupakan laporan dari masyarakat. 


(Baca juga: Angka Suara tidak Sah Tertinggi di Jatim)

Dari 3.133 laporan, lanjut Ratna, 291 di antaranya tergolong pelanggaran pidana, 853 tergolong pelanggaran adminstrasi, 114 pelanggaran kode etik, 712 pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas ASN, TNI dan Polri, dan 619 di antaranya bukan kategori pelanggaran. 

"Provinsi dengan jumlah temuan dan laporan tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 220 laporan masyarakat dan 286 temuan tim pengawas," ujar Ratna. 

Lebih lanjut, Ratna mengatakan, pelanggaran paling banyak terjadi pada tahapan kampanye dengan jumlah 1.333 temuan dan laporan masyarakat. Sampai hari ini sejumlah pelanggaran masih berproses di Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id