Pemprov DKI Diminta Tegas soal Rencana Aksi #2019GantiPresiden

Whisnu Mardiansyah 05 Mei 2018 10:31 WIB
car free day
Pemprov DKI Diminta Tegas soal Rencana Aksi #2019GantiPresiden
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi--MI/Susanto
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi meminta ketegasan Pemprov DKI soal pengunaan ruang publik. Rencananya hari Minggu 8 Mei esok akan ada acara deklarasi #2019GantiPresiden.

"Kami harapkan untuk mnghormati aturan hukum dan pemprov DKI menegakkan aturan secara seimbang," kata Baidowi saat dihubungi wartawan, Sabtu, 5 Mei 2018.

Menurut Awi sapaan karibnya, Pemprov DKI saat ini terkesan melakukan pembiaran. Padahal jelas, di dalam Pergubnya area Car Free Day dilarang dipergunakan untuk kegiatan politik.  "Hanya saja selama ini banyak dilanggar akibat pembiaran dan menjadi preseden buruk," ujarnya. 


Baca: Massa #2019GantiPresiden Diduga Lakukan Intimidasi

Politisi PPP itu menghormati sikap politik warga negara. Namun, tetap pada koridor dan tak menabrak aturan yang ada. "Sikap politik merupakan hak masing-masing. Tapi mengaktualisasikan hak politik harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku," ujar Awi.

Sejumlah relawan #2019GantiPresiden berencana mengadakan deklarasi akbar di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Minggu, 6 Mei. Rencana itu menuai kontroversi lantaran bersamaan dengan hari bebas kendaraan bermotor.

Rencana itu diungkap oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Salah satu penggagas #2019GantiPresiden itu mengunggah poster bertuliskan 'Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden Konstitusional' lewat Twitter.

Dalam poster, ada foto Mardani, Neno Warisman, dan Ustaz Abu Jibril Fuad. Ada pula tulisan 'Dari Ummat Oleh Ummat Untuk Ummat' di poster tersebut. Deklarasi dijadwalkan berlangsung pukul 09.00-11.00 WIB.

"Monggo kawan-kawan para pecinta gerakan #2019GantiPresiden silahkan merapat. Lokasi depan Bundaran Air Mancur Monas 6 Mei," tulis Mardani di akun twitternya.

Saat dikonfirmasi, Mardani menyebut deklarasi #2019GantiPresiden tidak diadakan di lokasi CFD. "Kita sangat menghargai ruang publik. Kita tidak di (kawasan) CFD," kata Mardani kepada wartawan.

Sejatinya, lokasi CFD tak boleh digunakan aktivitas politik. Aturan itu termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan CFD. Kegiatan yang diperbolehkan di CFD adalah yang berkaitan dengan olah raga, kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup, dan kesehatan.




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id