Kampanye di Sekolah Dilarang
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan lembaga pendidikan tidak boleh dijadikan tempat berkampanye. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

"Kampanye tidak diperbolehkan di lingkungan pendidikan. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Yang berhak memperbolehkan atau tidak kan acuannya undang-undang," ujar komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Anies Ancam Beri Sanksi Oknum Guru tak Netral


Sebelumnya, beredar pengaduan seseorang yang mengaku orang tua siswa SMA Negeri 87. Ia keberatan terhadap salah satu guru di SMA Negeri 87 Jakarta yang mendoktrin siswanya untuk membenci Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggali motif guru SMA Negeri 87 Jakarta berinisial N. N diduga memengaruhi siswa agar anti terhadap Presiden Jokowi.

"Kalau itu hanya karena kekecewaan yang bersangkutan, tidak terkait dengan ideologi tertentu, ya saya kira dibina saja," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin Arsul Sani di Posko Cemara.

Arsul mengatakan, jika kebencian yang diduga disebarkan guru N berdasarkan ideologi tertentu, TKN Jokowi-Amin meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bawaslu menindaklanjuti hal tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurut Gembong, guru tidak semestinya menyampaikan agenda politik ketika mengajar di sekolah.

Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi pendidikan. Ia akan meminta Komisi E memanggil Dinas Pendidikan agar mengusut tuntas dugaan doktrinisasi kebohongan tersebut.

"Beda pandangan boleh, tapi tidak menyebarkan kebohongan di sekolah. Guru harusnya menjadi contoh teladan yang baik. Harus diusut tuntas, motif dari guru tersebut. Apa ini akibat pembinaan terhadap guru lemah," ujar Gembong.

Investigasi

Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta langsung bergerak mengirimkan tim investigasi menelusuri dugaan seorang guru di SMA Negeri 87 yang mengajak siswa untuk membenci Presiden Jokowi. Upaya investigasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi.

"Kami ketemu dengan kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan tidak ada masalah. Dia (guru SMA 78) tidak merasa ada doktrin yang dilakukan kepada siswanya," kata komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri.

Dia menjelaskan pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi adanya doktrin tersebut. Apabila diketahui benar, motif guru melakukan itu juga akan diungkap.

"Kita kan belum tahu sumbernya, nih, mana yang benar. Kita tetap lanjutkan penelusuran semua itu," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan memberi sanksi tegas bila guru SMA Negeri 87 terbukti melanggar. Anies sudah memerintahkan inspektorat DKI melakukan investigasi atas kasus tersebut. Dia berpesan semua guru seharusnya bersikap netral.

"Kalau ada pelanggaran, tidak sesuai dengan ketentuan kita, akan sanksi sesuai dengan ketentuan. Guru harusnya mendidik, memberikan contoh, dan seluruh aparatur sipil negara harus mengambil posisi netral. Nanti saya minta kepada pengawas, juga inspektorat (selidiki)," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati enggan berkomentar banyak soal dugaan tersebut."Saya pastikan dulu, saya baru dengar laporannya itu," kata Susie ketika dihubungi. (Nrj/Pro/Ins/Nic/Mal/OL-7).



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id