Pimpinan Lembaga Legislasi Harus Punya Wibawa

Husen Miftahudin 08 Desember 2018 18:07 WIB
dprreformasi hukum
Pimpinan Lembaga Legislasi Harus Punya Wibawa
Suasana diskusi Populi Center dan Smart FM Network di The Atjeh Connection. Foto: Medcom.id/Husen.
Jakarta: Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mendukung rencana pemerintah membentuk lembaga legislasi. Namun, lembaga yang khusus menangani draf perundang-undangan harus diisi oleh orang-orang yang tepat.
 
"Pemerintah harus sungguh-sungguh, badan ini harus benar-benar dirancang dengan orang yang tepat. Dia juga harus punya wibawa sehingga dia dihargai oleh DPR," ujar Salang dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di The Atjeh Connection, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2018.
 
Jika terbentuk, lanjutnya, lembaga ini akan menjadi mitra strategis parlemen dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Koordinasi satu pintu antara DPR dengan lembaga legislasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan undang-undang.
 
"DPR kerap menjadi sasaran tembak publik karena produktivitasnya sangat jelek. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini bisa menjembatani kesulitan proses relasi antara DPR dan pemerintah," ujarnya.

Baca: Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Tuntaskan Obesitas Regulasi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sarmuji mengakui koordinasi antara pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang sangat kurang. Bahkan, kementerian bisa mengusulkan undang-undang kepada parlemen secara langsung.
 
Kondisi itu menyebabkan tugas parlemen kian menumpuk. Padahal, pemerintah sudah menetapkan pembatasan usulan undang-undang yang menjadi skala prioritas parlemen.
 
"Karena koordinasi lembaga kurang, maka kementerian bisa melakukan lobi kepada DPR untuk memasukkan usulan peraturan perundang-undangan. Seharusnya kan DPR dan pemerintah saling berhadapan," kata Sarmuji.
 
Sarmuji mendukung wacana pemerintah membentuk lembaga legislasi. Apalagi, lembaga ini nantinya menjadi titik temu dari berbagai sektor pemerintah.
 
"Itu bisa jadi tempat berkumpulnya para ahli pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Sehingga hambatan-hambatan yang merintangi kemajuan bangsa saat ini bisa diurai," ujar Sarmuji.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id