Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Resmi Diteken Jokowi, UU TPSK Diharap Segera Diimplementasikan

Nasional Antikekerasan Seksual presiden joko widodo Penegakan Hukum LPSK kekerasan seksual RUU TPKS
Indriyani Astuti • 12 Mei 2022 10:51
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Senin, 9 Mei 2022. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius Wibowo berharap para penegak hukum bisa segera mengimplementasikan UU tersebut.
 
"Pengundangan UU TPKS tersebut semoga menjadi era baru penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban," ujar Anton saat dihubungi Kamis, 12 Mei 2022.
 
Anton mengatakan setelah ditandatangani presiden Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mulai berlaku 9 Mei 2022. Undang-undang itu akan memudahkan penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Aturan Turunan UU TPKS Diharapkan Segera Disahkan
 
Pasalnya, UU TPKS memperkenalkan alat bukti baru. Yaitu berupa informasi elektronik dan atau/dokumen elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 24 UU TPKS.
 
"Selama ini berdasarkan pengalaman LPSK, sering dijumpai adanya kesulitan alat bukti dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. UU TPKS memuat mengenai restitusi sebagai pidana tambahan," jelas dia.
 
Dalam rezim hukum sebelumnya, restitusi hanya diakui sebagai hak korban. Namun, dalam UU TPKS, restitusi berupa ganti rugi bagi korban dianggap unsur penting dalam pemulihan korban.
 
"Semoga restitusi untuk korban menjadi lebih optimal," tutur Anton.
 
Menurutnya, meskipun UU TPKS telah disahkan, masih diperlukan kerja keras semua pihak guna menyelesaikan peraturan pelaksanaannya.Terdapat lima peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden sebagai aturan turunan yang perlu dibuat. Adapun jangka waktu yang diatur dalam Pasal 91 UU TPKS, peraturan pelaksana itu dibuat hanya 2 tahun sejak resmi diundangkan.
 
"Semua pihak terkait perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pembuatan peraturan pelaksana. Jika masih ada ego sektoral, maka sebaiknya dibuang jauh-jauh," kata dia.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif