Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pengamat Sebut Pasal Penghinaan Presiden Menjadi Delik Tepat

Kautsar Widya Prabowo • 26 Mei 2022 12:30
Jakarta: Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam Pasal 218 Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dinilai sudah tepat. Hal itu akan memberikan kesetaraan hukum setiap masyarakat.
 
"Equality before the law (persamaan di hadapan hukum)," ujar pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda kepada Medcom.id, Kamis, 26 Mei 2022.
 
Chairul menyebut penerapan delik aduan untuk penghinaan presiden dan wakil presiden sangat penting untuk diberlakukan. Nantinya, kasus penghinaan kepala negara akan diproses hukum apabila ada aduan dari presiden atau wakil presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menghina kepala negara sahabat delik, menghina gubernur, bupati/wali kota delik, menghina lembaga-lembaga negara delik, menghina ustaz/pendeta delik, masa menghina presiden tidak delik," jelas dia.
 
Dalam mengimplementasikan pasal tersebut, dia menilai perlu disusun pedoman khusus agar tidak menimbulkan multitafsir. Lantaran saat pasal penghinaan kepala negara bersifat delik biasa, banyak aparat penegak hukum yang salah menerapkannya. 
 
"Jadi kalau aparat penegak hukum sepenuhnya masalah profesionalitas yang kadang tidak terwujud karena intervensi atasannya atau karena ada kepentingan tertentu ketika menerapkannya," beber dia.
 
Baca: Pembahasan Revisi KUHP Ditargetkan Tuntas Juli 2022
 
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy kembali menegaskan bahwa Pasal 218 dalam RKUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden merupakan delik aduan. Hal ini sejatinya sudah terungkap sejak draf beleid itu bocor.
 
"Ini adalah perubahan dari delik yang bersifat tadinya delik biasa menjadi delik aduan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Pasal 218 ayat 1 revisi KUHP berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."
 
Hukum pidana ditambah satu tahun bila penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal itu termaktub pada Pasal 219.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif