Terpopuler Nasional, Anies Tak Cocok Nyapres Hingga Nurdin Abdullah Tersangka Suap

Jakarta: Perhelatan pemilihan presiden (pilpres) masih tiga tahun lagi. Namun, masyarakat sudah penasaran dengan sosok yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo pada 2024. Sejumlah nama mulai muncul, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Anies dinilai tak cocok nyapres. Berita soal Anies tak pantas menjadi capres pada Pemilu 2024 paling banyak dibaca di Kanal Nasional Medcom.id sepanjang Sabtu, 28 Februari 2021 hingga Minggu pagi, 29 Februari 2021. Dia dianggap dipilih menjadi gubernur bukan karena kredibilitas.   "Dia tak ada kapasitas dan kapabilitas. Jangankan jadi presiden, jadi gubernur saja tak beres," kata akademisi Universitas Indonesia Ade Armando dalam diskusi daring, Sabtu, 27 Februari 2021.   Menurut dia, Anies menang dalam pemilihan gubernur berdasarkan unsur etnis. Hal ini seperti pola pemilihan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Masyarakat memilih Trump karena merasa dia 'lebih Amerika'. Baca selengkapnya di sini Tertangakapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga paling banyak dibaca pembaca Medcom.id sepanjang kemarin. Nurdin yang dinilai 'bersih' dari korupsi ternyata terlena juga dengan uang. Nurdin tersandung kasus proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba, Sulsel. Kasus suap yang menjerat Nurdin paling bikin penasaran pembaca Medcom.id. "Dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau para pihak yang yang mewakilinya terkait dengan pengadaan barang/jasa, perizinan, pembangunan infrastruktur di Sulsel pada 2020-2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers secara virtual, Minggu dini hari, 28 Februari 2021.   Selain Nurdin Abdullah, ada dua tersangka lain. Mereka ialah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto (AS) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Sulsel Edy Rahmat (ER). Baca selengkapnya di sini Berita soal Partai Demokrat masih memberikan kesempatan bagi beberapa kader yang terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKPD) juga menjadi perhatian pembaca Medcom.id sepanjang Sabtu. Demoktat masih membuka pintu maaf. "Masih ada peluang, masih ada pintu tobat yang sangat luas," kata Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di Mal Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari 2021.   Demokrat telah memberikan sanksi maksimal kepada tujuh kader yang dinilai melakukan pelanggaran berat. Keputusan yang disahkan pada Jumat, 26 Februari 2021, itu diharap yang terakhir. Baca selengkapnya di sini