medcom.id, Makassar: Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) berharap agar tidak ada kecurigaan, terkait dibentuknya tim transisi. Tim yang beranggotakan politikus senior Golkar ini, hanya bertujuan mewujudkan rekonsiliasi.
"Tidak ada yang ingin kuasa, buat apa sih saya sudah pernah ketua umum, Pak Habibie sudah, yang lain juga sudah pernah memimpin Golkar," kata JK di kediaman pribadinya di Makassar, Minggu (17/1/2016).
Dibentuknya tim transisi oleh para senior melalui Mahkamah Partai (MK) Golkar, karena berpikir untuk masa depan partai. "Kita sedih melihat perpecahan dan memperlakukan Golkar itu seperti milik pribadi. Tidak bisa seperti itu, harus demokratis," ucap Wakil Presiden itu.
Dia mengatakan, upaya rekonsiliasi akan diupayakan setidaknya hingga Maret mendatang, dengan mengajak kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.
"Kita ajak sama-sama, karena mereka ini sudah tandatangani jadi harus mengikuti apa yang sudah kita sepakati," terangnya, seraya mengatakan setelah pengurus partai ditentukan baru musyawarah nasional (munas) bisa dilaksanakan.
medcom.id, Makassar: Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) berharap agar tidak ada kecurigaan, terkait dibentuknya tim transisi. Tim yang beranggotakan politikus senior Golkar ini, hanya bertujuan mewujudkan rekonsiliasi.
"Tidak ada yang ingin kuasa, buat apa sih saya sudah pernah ketua umum, Pak Habibie sudah, yang lain juga sudah pernah memimpin Golkar," kata JK di kediaman pribadinya di Makassar, Minggu (17/1/2016).
Dibentuknya tim transisi oleh para senior melalui Mahkamah Partai (MK) Golkar, karena berpikir untuk masa depan partai. "Kita sedih melihat perpecahan dan memperlakukan Golkar itu seperti milik pribadi. Tidak bisa seperti itu, harus demokratis," ucap Wakil Presiden itu.
Dia mengatakan, upaya rekonsiliasi akan diupayakan setidaknya hingga Maret mendatang, dengan mengajak kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.
"Kita ajak sama-sama, karena mereka ini sudah tandatangani jadi harus mengikuti apa yang sudah kita sepakati," terangnya, seraya mengatakan setelah pengurus partai ditentukan baru musyawarah nasional (munas) bisa dilaksanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
