Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kebinet kerja Jokowi-JK gagal memahami falsafah negara berdemokrasi jika tak mampu menekan Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani UU MD3. Pasal-pasal di UU MD3 diklaim Fahri sebagai penyeimbang kekuasaan antara ekskutif dan legislatif.
"Makanya kalau misalnya sampai akhir Pak Jokowi enggak tekan berarti seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politica dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.
Menurut Fahri, hak imunitas legislatif diperlukan untuk mengimbangi porsi kekuatan ekskutif. Dia bahkan menyebut hal ini sebagai cita-cita filsuf Yunani pencetus konsep pemerintahan yang menganut trias politica.
"Eksekutif itu memang paling besar, paling kuat, tapi kita bikin yang lebih kuat namanya legislatif," ujarnya.
(Baca juga: Presiden Kemungkinan tak Tanda Tangan UU MD3)
Dia mengakui, bukan hal yang mudah memahami falsafah demokrasi dalam UU MD3. "Kalau kita ini terus menerus pikirannya intrik curiga atau sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun transisi ini, ya memang itu susah dimengerti," katanya.
Fahri mengklaim, tidak ada perubahan yang signifikan pada pasal yang dicantumkan dalam UU MD3 yang baru itu. Adapun hak imunitas yang selama ini menjadi pro dan kontra sudah diatur dalam pasal 20 ayat 3 UUD 1945.
"Jangan-jangan presiden enggak tahu bahwa hak imunitas itu ada dalam UUD," katanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Presiden Joko Widodo belum meneken Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden masih mempelajari aturan baru yang dianggap kontroversial ini.
"Jadi, Presiden cukup kaget juga makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan (Presiden) belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna di Kompleks Istana.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ob3ARn8K" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kebinet kerja Jokowi-JK gagal memahami falsafah negara berdemokrasi jika tak mampu menekan Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani UU MD3. Pasal-pasal di UU MD3 diklaim Fahri sebagai penyeimbang kekuasaan antara ekskutif dan legislatif.
"Makanya kalau misalnya sampai akhir Pak Jokowi enggak tekan berarti seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politica dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.
Menurut Fahri, hak imunitas legislatif diperlukan untuk mengimbangi porsi kekuatan ekskutif. Dia bahkan menyebut hal ini sebagai cita-cita filsuf Yunani pencetus konsep pemerintahan yang menganut trias politica.
"Eksekutif itu memang paling besar, paling kuat, tapi kita bikin yang lebih kuat namanya legislatif," ujarnya.
(Baca juga:
Presiden Kemungkinan tak Tanda Tangan UU MD3)
Dia mengakui, bukan hal yang mudah memahami falsafah demokrasi dalam UU MD3. "Kalau kita ini terus menerus pikirannya intrik curiga atau sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun transisi ini, ya memang itu susah dimengerti," katanya.
Fahri mengklaim, tidak ada perubahan yang signifikan pada pasal yang dicantumkan dalam UU MD3 yang baru itu. Adapun hak imunitas yang selama ini menjadi pro dan kontra sudah diatur dalam pasal 20 ayat 3 UUD 1945.
"Jangan-jangan presiden enggak tahu bahwa hak imunitas itu ada dalam UUD," katanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Presiden Joko Widodo belum meneken Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden masih mempelajari aturan baru yang dianggap kontroversial ini.
"Jadi, Presiden cukup kaget juga makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan (Presiden) belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna di Kompleks Istana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
