Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

PPP Dukung Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional ruu kuhp
Arga sumantri • 20 September 2019 16:35
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung usulan Presiden Joko Widodo terkait penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Dukungan itu sebagai bentuk soliditas partai pengusung pemerintah.
 
"Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan Presiden," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat, 20 September 2019.
 
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan suara Jokowi barang tentu dimaknai sebagai posisi yang diambil pemerintah. Sedangkan, pengesahan RKUHP harus berdasarkan persetujuan DPR dan pemerintah. RKUHP tak bisa diketok palu bila salah satu pihak belum menghendaki.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau peemerintah minta ditunda, kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan," ungkapnya.
 
Jokowi memutuskan menunda pengesahan RKUHP. Langkah itu diambil karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
 
"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.
 
RKUHP sudah dibahas selama empat tahun terakhir. Perkembangan terkini, draf RKUHP disetujui dalam rapat tingkat pertama antara DPR dan pemerintah. Hasil forum menyepakati RKUHP dibawa ke rapat tingkat dua untuk selanjutnya masuk agenda rapat paripurna pada 24 September 2019.
 
Sejumlah poin RKUHP memang masih menjadi kontroversi. Sebagian pihak menilai banyak pasal karet dalam RKUHP yang digadang-gadang jadi produk perundang-undangan monumental itu.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif