Usulan Muhammadiyah Diklaim Sudah Diakomodasi di RUU Pesantren

Jakarta: Komisi VIII DPR mengeklaim masukan dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sudah diakomodasi ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Surat dari Muhammadiyah juga dibacakan saat forum rapat antara DPR dan pemerintah. "Secara prinsip, pokok keberatan dari PP Muhammadiyah tersebut telah diakomodasi dalam pembahasan akhir dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu dalam rapat kerja tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat, 20 September 2019.  Komisi VIII juga sudah rapat dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, termasuk Muhammadiyah, pada 27 Agustus 2019. Dalam rapat tersebut, Muhammadiyah memberikan masukan terkait RUU Pesantren. Menurut Ace, banyak masukan yang memperkaya RUU dalam pandangan mini fraksi. Salah satunya dari Muhammadiyah. Misalnya, pesantren harus mengembangkan kurikulum Dirasah Islamiyah yang mengintegrasikan pendidikan umum. "Demikian juga dengan penjaminan mutu pendidikan pesantren dilakukan secara mandiri melalui institusi dewan masyayikh yang beranggotan para kiai," ungkapnya. DPR dan pemerintah menyepakati RUU Pesantren dibawa ke rapat paripurna. Dengan begitu RUU Pesantren bakal segera disahkan.  Muhammadiyah mengirim surat keberatan kepada Ketua DPR dan meminta pengesahan RUU Pesantren ditunda. Muhammadiyah menyatakan dua alasan keberatannya.  Pertama, Muhammadiyah memandang RUU Pesantren belum mengakomodasi aspirasi ormas Islam serta dinamika pertumbuhan, dan perkembangan pesantren. Kedua, materi RUU diusulkan dimasukkan dalam revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Muhammadiyah melampirkan kajian yang menjadi aspirasi ormas Islam. Dalam suratnya, ada 10 ormas yang menyatakan keberatannya. Surat diteken Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.