RUU Pesantren Disepakati Masuk Paripurna

Jakarta: DPR dan pemerintah sepakat membawa rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren ke rapat paripurna. Pembahasan RUU sempat alot dalam rapat tingkat I antara Komisi VIII DPR dan pemerintah.

"Setuju RUU Pesantren dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II di paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Ketua Komisi VIII Ali Taher dalam rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

Pembahasan sempat alot terkait dana abadi pesantren. Musababnya, pemerintah menolak dana abadi pesantren menjadi dana alokasi baru. Sedangkan, DPR berkukuh dana abadi pesantren di luar alokasi dana abadi pendidikan.

Hal yang menjadi perdebatan lainnya soal perubahan nama dari RUU tentang Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Pesantren. Hujan interupsi muncul dari sejumlah fraksi. Mereka meminta DPR periode mendatang mengusulkan nomenklatur RUU Pesantren diubah menjadi RUU tentang Pendidikan Keagamaan agar tidak terkesan diskriminatif.

Kemudian, ada dua pasal yang cukup diperdebatkan dalam rapat RUU tersebut. Kedua aturan itu yakni Pasal 42, dan Pasal 49, serta perubahan nama dari RUU Pesantren, dan Pendidikan Keagamaan menjadi pesantren.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta penghapusan kata 'dapat' dalam 42. Pasal 42 berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.

Kata 'dapat' dianggap multitafsir. Aturan itu dinilai tidak lugas mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi dakwah pesantren. Pada akhir rapat, penghapusan kata 'dapat' akhirnya disepakati. 

Kemudian, Pasal 49 mengatur tentang dana abadi. Poin dalam pasal itu disepakati dana abadi pesantren tetap menjadi bagian dari dana pendidikan.

Bunyi Pasal 49 setelah disepakati menjadi, pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan dari dana abadi pendidikan. RUU ini disepakati akan dibawa ke sidang paripurna terdekat.