Diskusi soal Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Diskusi soal Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

DPR Diminta Akomodasi Perempuan di Kursi Pimpinan

Nasional hari perempuan internasional mpr dpd dprd legislatif dpr
Faisal Abdalla • 08 September 2019 15:35
Jakarta: Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, meminta DPR mengakomodasi perempuan duduk di kursi pimpinan dewan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 Tahun 2014 meminta perempuan diutamakan dalam jabatan pimpinan lembaga legislatif maupun alat kelengkapan dewan (AKD).
 
"Kami menuntut supaya DPR dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPR dan DPRD (MD3) memasukkan putusan MK sebagai rujukan dalam revisi undang-undang nantinya," kata Veri dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 8 September 2019.
 
Veri mengungkapkan putusan MK itu merupakan hasil uji materi (judicial review) UU MD3 yang diajukan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan politikus Khofifah Indar Parawansa. Veri, yang saat itu menjadi kuasa hukum Rieke dan Khofifah, mengajukan uji materi Pasal 97 ayat 2, 104 ayat 2, 109 ayat 2, 115 ayat 2, 121 ayat 2, 152 ayat 2, dan 158 ayat 2, UU MD3.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para pemohon meminta MK mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pimpinan lembaga legislatif maupun AKD. MK, lanjut Veri, tak memasukkan ketentuan 'wajib' dalam putusanya. MK mengambil jalan tengah dengan meminta pembuat undang-undang mengutamakan perempuan dalam jabatan pimpinan lembaga legislatif dan AKD.
 
Pertimbangan MK tak memasukkan ketentuan 'wajib' dilakukan untuk mengantisiapsi kondisi bila tak ada calon anggota legislatif yang terpilih. Namun, putusan MK yang meminta mengutamakan perempuan harus diperhatikan legislator.
 
"Mengutamakan itu dalam artian, itu wajib dalam tanda petik hanya saja ini sebagai klausul antisipatif kalau misalnya nanti tidak ada perempuan," papar dia.
 
Veri menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mengakomodasi putusan MK itu. Apalagi saat ini DPR tengah melakukan revisi UU MD3.
 
Dia meminta DPR tak hanya mengakomodasi kepentingan partai politik dalam revisi tersebut. Veri mengingatkan putusan MK wajib dijalankan pembuat undang-undang.
 
"Mestinya revisi ini bukan soal kepentingan bagaimana kemudian mengubah ketentuan tentang keterwakilan seluruh partai politik sebagai pimpinan MPR, tapi juga kalau memang benar-benar mau melakukan perubahan pada undang-undang mestinya itu dilakukan dengan memperhatikan isu krusial, memperhatikan putusan MK yang pernah diputuskan terkait dengan UU ini," ujar Veri.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif