Komisi I DPR Tunggu Penjelasan Pemerintah soal Badan Siber

medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional. Sebab, Komisi I belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait rencana tersebut. "Belum ada pembicaraan antara DPR dengan pemerintah (terkait pembentukan Badan Siber Nasional)," kata Abdul Kharis saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/1/2017). Ia mengatakan, Komisi I ingin menunggu usulan dan penjelasan dari pemerintah terlebih dahulu. "Kami lihat dulu badannya seperti apa. Kami masih menunggu penjelasan dari pemerintah seperti apa rencananya," ujar dia. Ditambahkannya, pada masa sidang ini pihaknya akan menjadwalkan pembahasan pembentukan Badan Siber Nasional dengan kementerian terkait. "Besok akan kami jadwalkan di dalam rapat intern," tandas Abdul Kharis. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, rancangan peraturan presiden (perpres) Badan Siber Nasional telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Pengesahannya tinggal menunggu arahan dari Presiden. Menurut dia, ada dua pandangan di internal Kabinet Kerja dalam pembentukan Badan Siber Nasional. Pertama, Badan Siber yang berdiri sendiri atau, kedua, Badan Siber merupakan embrio dari Lembaga Sandi Negara. Presiden yang memilih pandangan mana yang bakal diwujudkan pemerintah. Badan Siber bakal bertugas mengantisipasi perkembangan siber yang begitu cepat. Pram, sapaan Pramono, menekankan Badan Siber tak hanya membahas penyebaran berita bohong atau hoax. Badan ini lebih diutamakan untuk menangani masalah pertahanan Indonesia di dunia digital.