Komisi VIII Ingatkan Urgensi Pendataan Yatim dan Piatu

Jakarta: Komisi VIII mengingatkan pentingnya pendataan anak yatim dan piatu di Indonesia. Pasalnya, data merupakan landasan penyusunan program perlindungan terhadap anak yang kehilangan orang tua. "Untuk memastikan soal angka dan berapa anggaran yang akan diberikan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021. Ketua DPP Partai Golkar itu tak ingin program tersebut amburadul. Apalagi, perencanaan tak sesuai kondisi di lapangan. Baca: KPK Ingatkan Carut Marut Data Bansos Bisa Timbulkan Kerugian Negara "Jangan sampai misalnya kita alokasikan (anggaran besar tapi ternyata sebaliknya (jumlah anak yatim dan piatu sedikit). Mengalokasikan (anggaran) sedikit padahal jumlah anak yatim-piatu besar," ungkap dia. Ace meminta Kementerian Sosial (Kemensos) meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah daerah. Kemensos tak bisa melakukan pendataan sendiri.  Di sisi lain, dia menyambut baik program santunan kepada anak yatim yang diinisiasi Kemensos. Pemberian bantuan kepada anak yatim dan piatu merupakan tanggung jawab negara.  "Mereka (negara) harus memastikan proses pengasuhan dilakukan dengan baik sampai dewasa. Pendidikan harus dipastikan hingga perguruan tinggi. itu adalah tugas negara," ujar dia. Kemensos membuat program pemberian bantuan kepada anak yatim dan piatu. Berdasarkan wacana yang diajukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, program tersebut dimulai pada September 2021. Besaran bantuan yang diberikan ditentukan status pendidikan. Anak yatim piatu yang belum sekolah mendapat bantuan Rp300 ribu. Sementara itu, yang sudah sekolah mendapat bantuan Rp200 ribu.