Jakarta: Masuknya PAN ke koalisi pemerintah dinilai tak banyak memengaruhi kondisi politik Tanah Air. Bergabungnya PAN justru diyakini berpengaruh pada kinerja pemerintah.
"Sebagai relaksasi politik menurut saya porsi kekuasaan koalisi sebenarnya sudah sangat dominan, sehingga tidak diperlukan lagi mitra baru. Kecuali, presiden melihat ada gelagat dari salah satu mitra yang ada dianggap tidak lagi loyal secara penuh," kata pengamat politik Dedi Kurniasyah Putra kepada wartawan, Kamis, 26 Agustus 2021.
Dedi menilai pertemuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa jadi membicarakan agenda lain yang berkaitan dengan parlemen. Salah satunya rencana amandemen UUD 1945.
"Bisa saja ada agenda lain yang berkaitan dengan parlemen, semisal adanya wacana amandemen dan penambahan mitra koalisi bisa jadi untuk tujuan mendukung amandemen," kata dia.
Dedi yakin pertemuan elite politik di tengah pandemi hanya akan berbicara banyak mengenai arah politik yang memberikan dampak baik pada performa pemerintah. Hal tersebut juga bisa berpengaruh pada ekonomi namun kondisi ini lebih pada kecakapan kabinet bukan pada kompisisi partai politik.
"Kalau pengaruh pada ekonomi lebih pada soal kecakapan kabinet, bukan pada soal parpol. Artinya, baik buruknya kondisi ditentukan dari bagaimana presiden mengelola tata pemerintahan, bukan pada keanggotaan koalisi," kata dia.
Baca: PAN Klaim Punya Hubungan Baik dengan Jokowi
Sejak awal, kata dia, posisi Jokowi sangat didukung koalisi partai politik yang solid. Sebab, seluruh partai politik menjadi koalisi pemerintah.
"Jika kepemimpinan nasional tidak dapat menjalankan fungsi pemerintah dengan baik, tidak akan maju sebuah negara dan sulit menguatkan koordinasi pusat san daerah," kata dia.
Jakarta: Masuknya
PAN ke koalisi pemerintah dinilai tak banyak memengaruhi kondisi politik Tanah Air. Bergabungnya PAN justru diyakini berpengaruh pada kinerja pemerintah.
"Sebagai relaksasi politik menurut saya porsi kekuasaan koalisi sebenarnya sudah sangat dominan, sehingga tidak diperlukan lagi mitra baru. Kecuali, presiden melihat ada gelagat dari salah satu mitra yang ada dianggap tidak lagi loyal secara penuh," kata pengamat politik Dedi Kurniasyah Putra kepada wartawan, Kamis, 26 Agustus 2021.
Dedi menilai pertemuan yang dilakukan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) itu bisa jadi membicarakan agenda lain yang berkaitan dengan parlemen. Salah satunya rencana amandemen UUD 1945.
"Bisa saja ada agenda lain yang berkaitan dengan parlemen, semisal adanya wacana amandemen dan penambahan mitra koalisi bisa jadi untuk tujuan mendukung amandemen," kata dia.
Dedi yakin pertemuan elite politik di tengah pandemi hanya akan berbicara banyak mengenai arah politik yang memberikan dampak baik pada performa pemerintah. Hal tersebut juga bisa berpengaruh pada ekonomi namun kondisi ini lebih pada kecakapan kabinet bukan pada kompisisi partai politik.
"Kalau pengaruh pada ekonomi lebih pada soal kecakapan kabinet, bukan pada soal parpol. Artinya, baik buruknya kondisi ditentukan dari bagaimana presiden mengelola tata pemerintahan, bukan pada keanggotaan koalisi," kata dia.
Baca:
PAN Klaim Punya Hubungan Baik dengan Jokowi
Sejak awal, kata dia, posisi Jokowi sangat didukung koalisi partai politik yang solid. Sebab, seluruh partai politik menjadi koalisi pemerintah.
"Jika kepemimpinan nasional tidak dapat menjalankan fungsi pemerintah dengan baik, tidak akan maju sebuah negara dan sulit menguatkan koordinasi pusat san daerah," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
