medcom.id, Jakarta: Pascapengesahan RUU Pilkada sebagai undang-undang, riak-riak protes terus bermunculan dari berbagai kalangan.
Pengamat politik Said Salahuddin mengungkapkan pilkada melalui DPRD tidak hanya memicu konflik horizontal dan tercabutnya hak politik rakyat. Tapi juga melahirkan kemiskinan atas kepercayaan kepada DPRD.
"Ini kan persoalan mendasarnya adalah soal trust, DPRD itu kalau kepercayaan publik kepada DPRD tinggi, maka sesungguhnya perdebatannya enggak sepanas sekarang," kata Said dalam diskusi yang bertajuk "Drama Parlemen" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).
Said menyadari rakyat Indonesia menilai kinerja DPRD sangat buruk, jauh dari harapan dan seringkali tak representatif atas aspirasi dan kemelut yang dihadapi oleh rakyat. DPRD cenderung bersikap tak acuh dan rakyat pun jadi resistensi.
"DPRD itu karena pada masa-masa sebelumnya karena kinerjanya agak buruk, karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, rakyat kurang percaya DPRD bisa mewakili aspirasinya dalam memilih kepala daerah, maka sebagian menolaknya," imbuh Said.
Untuk menjawab itu, Said mengatakan andaikan, kepercayaan yang baik itu dapat terbangun antar DPRD dan rakyat yang diwakilinya, maka perdebatan yang berlarut-larut itu, akan berhenti atau mereda dengan sendirinya.
"Jadi, kalau trust-nya sudah tumbuh kepada DPRD, mungkin trustnya mungkin tidak sekeras sekarang," tandas Said.
Kemudian apa dan bagaimana cara konkret mewujudkan dan melanggengkan kepercayaan tersebut?
medcom.id, Jakarta: Pascapengesahan RUU Pilkada sebagai undang-undang, riak-riak protes terus bermunculan dari berbagai kalangan.
Pengamat politik Said Salahuddin mengungkapkan pilkada melalui DPRD tidak hanya memicu konflik horizontal dan tercabutnya hak politik rakyat. Tapi juga melahirkan kemiskinan atas kepercayaan kepada DPRD.
"Ini kan persoalan mendasarnya adalah soal
trust, DPRD itu kalau kepercayaan publik kepada DPRD tinggi, maka sesungguhnya perdebatannya enggak sepanas sekarang," kata Said dalam diskusi yang bertajuk "Drama Parlemen" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).
Said menyadari rakyat Indonesia menilai kinerja DPRD sangat buruk, jauh dari harapan dan seringkali tak representatif atas aspirasi dan kemelut yang dihadapi oleh rakyat. DPRD cenderung bersikap tak acuh dan rakyat pun jadi resistensi.
"DPRD itu karena pada masa-masa sebelumnya karena kinerjanya agak buruk, karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, rakyat kurang percaya DPRD bisa mewakili aspirasinya dalam memilih kepala daerah, maka sebagian menolaknya," imbuh Said.
Untuk menjawab itu, Said mengatakan andaikan, kepercayaan yang baik itu dapat terbangun antar DPRD dan rakyat yang diwakilinya, maka perdebatan yang berlarut-larut itu, akan berhenti atau mereda dengan sendirinya.
"Jadi, kalau
trust-nya sudah tumbuh kepada DPRD, mungkin trustnya mungkin tidak sekeras sekarang," tandas Said.
Kemudian apa dan bagaimana cara konkret mewujudkan dan melanggengkan kepercayaan tersebut?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
