medcom.id, Jakarta: Sebanyak 11 orang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar memilih pilkada langsung oleh rakyat. Pilihan itu berbeda dengan sikap resmi Partai Golkar saat rapat Paripurna pengesahan RUU Pilkada: pilkada lewat DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyadari tidak semua anggota partai Koalisi Merah Putih yang seirama dengan pilihan koalisi. Mereka memilih opsi pilkada langsung. Pilihan berbeda itu juga terjadi di partainya.
Ical, sapaan Aburizal Bakrie, menilai jumlah para pembelot itu hanya sedikit. Pilihan berbeda itu, kata Ical, adalah hak mereka sebagai anggota dan individu masing-masing.
"Jadi tidak semua, tapi mayoritas. Kurang dari 10 persen. Itu kan hak yang bersangkutan," kata Ical di sela-sela pertemuan dengan semua ketua umum partai Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat, (26/9/2014).
Kendati itu hak mereka, Ical mengatakan akan ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada sebelas kader yang dinilai 'mbalelo' tersebut. Ical enggan memerinci jenis sanksi saat didesak oleh wartawan.
"Pasti ada tindakan. Ada sanksi keras. Saya kira ada mahkamah partai yang akan memutuskan," jelas Ical.
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 11 orang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar memilih pilkada langsung oleh rakyat. Pilihan itu berbeda dengan sikap resmi Partai Golkar saat rapat Paripurna pengesahan RUU Pilkada: pilkada lewat DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyadari tidak semua anggota partai Koalisi Merah Putih yang seirama dengan pilihan koalisi. Mereka memilih opsi pilkada langsung. Pilihan berbeda itu juga terjadi di partainya.
Ical, sapaan Aburizal Bakrie, menilai jumlah para pembelot itu hanya sedikit. Pilihan berbeda itu, kata Ical, adalah hak mereka sebagai anggota dan individu masing-masing.
"Jadi tidak semua, tapi mayoritas. Kurang dari 10 persen. Itu kan hak yang bersangkutan," kata Ical di sela-sela pertemuan dengan semua ketua umum partai Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat, (26/9/2014).
Kendati itu hak mereka, Ical mengatakan akan ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada sebelas kader yang dinilai 'mbalelo' tersebut. Ical enggan memerinci jenis sanksi saat didesak oleh wartawan.
"Pasti ada tindakan. Ada sanksi keras. Saya kira ada mahkamah partai yang akan memutuskan," jelas Ical.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
