Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat/Istimewa.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat/Istimewa.

Lestari Moerdijat Inisiasi Gerakan Pendidikan Inklusif

Nasional Pendidikan Inklusi
Anggi Tondi Martaon • 21 Mei 2020 18:27
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong gerakan pendidikan inklusif. Sebab, perhatian terhadap pendidikan inklusif di Indonesia dianggap masih rendah.
 
Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar penyandang disabilitas dapat dilayani di sekolah terdekat. Terutama di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
 
"Memang kondisi pendidikan inklusif kita masih jauh dari yang selayaknya, karena itu saya sepakat dengan usulan dari narasumber dalam diskusi ini untuk segera mewujudkan gerakan mengarusutamakan pendidikan inklusif di tanah air," kata Rerie di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gerakan tersebut disampaikan oleh Rerie saat mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12. Acara tersebut menghadirkan pembicara Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi AR, perwakilan Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia Tolhas Damanik, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ngadirin dan Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers Dewan Pers Asep Setiawan.
 
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, layanan pendidikan harus dipandang sebagai pemenuhan hak azasi manusia. Termasuk bagi penyandang disabilitas di sekolah reguler.
 
"Bila dasar pemikiran yang dipakai dalam pemenuhan layanan pendidikan inklusif adalah hak azasi manusia, saya kira dorongan untuk mewujudkannya akan semakin besar," ungkap dia.
 
Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ngadirin mengatakan bahwa pendidikan inklusif terakomodasi dalam dua aturan. Yakni Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No. 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 
Namun, Ngadirin mengakui jika implementasi kedua aturan tersebut tidak mudah. Terutama di tingkat daerah.
 
"Dari 514 kabupatan/kota di Indonesia, baru 80 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah yang mengatur pendidikan inklusif," kata Ngadirin.
 
Kendala lain yaitu kurangnya kelengkapan sekolah ramah difabel, ketersediaan guru pendamping, terapis dan masih banyak orang tua yang masih ragu untuk melepas anaknya yang difabel ke sekolah umum. Kendala tersebut semakin besar lagi dengan merebaknya wabah Covid-19 di tanah air.
 
"Belum tuntas mengatasi kendala yang ada, saat ini anak didik kami yang difabel terkendala dengan pola belajar jarak jauh, karena harus belajar dari rumah," ungkap dia.
 
Ngadirin menyebutkan, belajar dari rumah dianggap sebagai permasalahan baru bagi kaum difabel. Sebab, keterbatasan guru pendamping dan orang kemampuan minim orang tua memimbing buah hatinya melaksanakan proses belajar mengajar secara virtual.
 
"Belum lagi keterbatasan dalam mengakses teknologi informasi," ujar dia.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi berpendapat orang tua harus mendapat pelatihan. Sehingga proses belajar dari rumah bisa berjalan dengan baik. "Saya kira ini berlaku bagi semua anak didik ya, tidak terbatas bagi yang difabel saja," kata Baedowi.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia Tolhas Damanik. Menurutnya, tantangan peserta didik difabel di masa pandemi covid-19 sangat berat.
 
Tantangan itu, yang dimaksud antara lain keterbatasan sosialisasi, dukungan kesehatan atau terapi, akses internet.
 
"Dan pembelajaran tidak terstruktur dan tidak sesuai kebutuhan khusus," kata Tolhas.
 
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers, Dewan Pers Asep Setiawan meminta pers mengambil bagian mengangkat isu pendidikan inklusif. Diharapkan, keterlibatan tersebut bisa menjadi diskursus di ruang publik.
 
"Sebagai bagian dari pemenuhan hak azasi manusia, isu pendidikan inklusif bisa lebih menarik perhatian masyarakat," ujar Asep.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif