medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi menyampaikan pidato sebanyak tiga kali dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, beberapa hal dari pidato pencapaian pemerintah tidak sinkron dengan kenyataan yang ada.
"Saya kira dalam sejumlah hal. Ada juga tadi di bidang ekonomi tentang pengangguran yang berkurang. Artinya prestasi ini tidak menggambarkan realita sesungguhnya di masyarakat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Fadli mengambil contoh capaian pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Kata dia, masyarakat masih merasakan kesusahan di bidang ekonomi karena banyak masyarakat yang tak mendapatkan kesempatan bekerja secara layak.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). ANT/Akbar Nugroho Gumay.
"Makanya saya sempat bingung juga. Kok bisa pidatonya semua sangat bagus. Angka pengangguran berkurang. Pertumbuhan terus meningkat. Tetapi realitasnya masyarakat merasakan kehidupan yang sangat sulit," ucap dia.
Fadli mengakui, pembangunan infrastruktur di pemerintah Jokowi-JK begitu pesat. Tapi, legislator dari Partai Gerindra ini menanyakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur itu.
"Kita mendukung percepatan pembangunan tersebut. Tapi kan uangnya dari mana? Jangan uang itu dipaksa dari utang, kemudian kita membangun. Dan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh utang, menurut saya kita mempunyai dosa terhadap generasi yang akan datang," ucap dia.
Fadli mengingatkan, pembangunan yang dibiayai dari utang luar negeri sangat berbahaya di masa depan. Ia meminta pemerintah tetap konsentrasi terhadap pembangunan dengan sistem ekonomi kerakyatan.
Pemerintah, kata Fadli, harus memperhatikan petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil menengah. "Seharusnya itu yang digerakkan. Kalau infrastruktur, itu memakan biaya yang besar. Dan belum tentu itu untuk kepentingan rakyat. Bisa saja untuk kepentingan koorporasi," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi menyampaikan pidato sebanyak tiga kali dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, beberapa hal dari pidato pencapaian pemerintah tidak sinkron dengan kenyataan yang ada.
"Saya kira dalam sejumlah hal. Ada juga tadi di bidang ekonomi tentang pengangguran yang berkurang. Artinya prestasi ini tidak menggambarkan realita sesungguhnya di masyarakat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Fadli mengambil contoh capaian pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Kata dia, masyarakat masih merasakan kesusahan di bidang ekonomi karena banyak masyarakat yang tak mendapatkan kesempatan bekerja secara layak.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). ANT/Akbar Nugroho Gumay.
"Makanya saya sempat bingung juga. Kok bisa pidatonya semua sangat bagus. Angka pengangguran berkurang. Pertumbuhan terus meningkat. Tetapi realitasnya masyarakat merasakan kehidupan yang sangat sulit," ucap dia.
Fadli mengakui, pembangunan infrastruktur di pemerintah Jokowi-JK begitu pesat. Tapi, legislator dari Partai Gerindra ini menanyakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur itu.
"Kita mendukung percepatan pembangunan tersebut. Tapi kan uangnya dari mana? Jangan uang itu dipaksa dari utang, kemudian kita membangun. Dan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh utang, menurut saya kita mempunyai dosa terhadap generasi yang akan datang," ucap dia.
Fadli mengingatkan, pembangunan yang dibiayai dari utang luar negeri sangat berbahaya di masa depan. Ia meminta pemerintah tetap konsentrasi terhadap pembangunan dengan sistem ekonomi kerakyatan.
Pemerintah, kata Fadli, harus memperhatikan petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil menengah. "Seharusnya itu yang digerakkan. Kalau infrastruktur, itu memakan biaya yang besar. Dan belum tentu itu untuk kepentingan rakyat. Bisa saja untuk kepentingan koorporasi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
