Jakarta: Pergantian seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sulit. Karena waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang makin dekat.
"Kalau pilkada, kalau pergantian sekarang, akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Soal mengganti seluruh komisioner KPU sejatinya merupakan permintaan mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Mardani menghargai permintaan tersebut tetapi dengan berbagai kekurangan yang ada, proses kontestasi politik itu harus berjalan.
"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan," ucap Mardani.
Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.
Selain itu, dia juga menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.
Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.
Jakarta: Pergantian seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (
KPU) dinilai sulit. Karena waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2024 yang makin dekat.
"Kalau pilkada, kalau pergantian sekarang, akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Soal mengganti seluruh komisioner KPU sejatinya merupakan permintaan mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Mardani menghargai permintaan tersebut tetapi dengan berbagai kekurangan yang ada, proses kontestasi politik itu harus berjalan.
"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan," ucap Mardani.
Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X
@mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.
Selain itu, dia juga menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.
Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
