Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyoroti rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Eddy ingin penaikan itu mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya daya beli masyarakat.
Eddy juga mengingatkan pentingnya akurasi distribusi BBM bersubsidi. Sehingga, volume BBM subsidi bisa perlahan dikurangi, karena masyarakat dari kalangan mampu hanya membeli BBM nonsubsidi.
"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," kata Eddy dikutip dari Antara, Kamis, 1 Agustus 2024.
Di sisi lain, Eddy tak menutup mata terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Menurut dia, hal tersebut cukup mendesak. Supaya, tak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Eddy, Pertamina sudah menahan harga sejak Maret 2024. Meskipun, ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.
Eddy melihat penaikan harga dibutuhkan untuk impor BBM. Danan harus menunggu waktu cukup lama, sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impor BBM itu.
"Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," kata dia.
Senada, anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, melihat penyesuaian harga BBM nonsubsidi dibutuhkan. Jika terus menahan harga, pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profit yang menurun.
“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.
Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM nonsubsidi harus dilakukan dengan bijak. Khususnya, tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII
DPR Eddy Soeparno menyoroti rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (
BBM) nonsubsidi. Eddy ingin penaikan itu mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya daya beli masyarakat.
Eddy juga mengingatkan pentingnya akurasi distribusi BBM bersubsidi. Sehingga, volume BBM subsidi bisa perlahan dikurangi, karena masyarakat dari kalangan mampu hanya membeli BBM nonsubsidi.
"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," kata Eddy dikutip dari
Antara, Kamis, 1 Agustus 2024.
Di sisi lain, Eddy tak menutup mata terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Menurut dia, hal tersebut cukup mendesak. Supaya, tak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Eddy, Pertamina sudah menahan harga sejak Maret 2024. Meskipun, ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.
Eddy melihat penaikan harga dibutuhkan untuk impor BBM. Danan harus menunggu waktu cukup lama, sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impor BBM itu.
"Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," kata dia.
Senada, anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, melihat penyesuaian harga BBM nonsubsidi dibutuhkan. Jika terus menahan harga, pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profit yang menurun.
“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.
Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM nonsubsidi harus dilakukan dengan bijak. Khususnya, tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
