Presiden Bakal Keluarkan Inpres soal Penyediaan Air Minum

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan ada gap atau ketimpangan dalam target penyediaan air minum di perumahan. Dari target 10 juta pada 2024, terang Suharso, saat ini penyediaan air minum baru tersambung ke 3,8 juta perumahan. "Sehingga ada gap sekitar hampir 6,2 juta. Gap ini kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya," ujar Suharso di Kompleks Istana, Senin, 23 Oktober 2023. Hal tersebut diungkap Suharso usai menghadiri rapat terbatas mengenai pengadaan air minum di Kompleks Istana Kepresidenan. Rapat itu dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Suharso mengatakan ada persediaan air baku yang tidak terpakai sekitar 38 ribu liter. Menurut Suharso air baku itu bisa disambungkan hingga ke 3 juta sambungan rumah. Adapun perumahan yang diprioritaskan adalah sanitasi untuk daerah-daerah yang angka stunting-nya tinggi.   "Arahan Presiden adalah sasaran rumah yang mendapatkan ini adalah di daerah, termasuk daerah yang tingkat stunting-nya tinggi, terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," jelas Suharso. Presiden sambungnya, akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Air Minum yang nanti akan diusulkan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah menargetkan proyek itu bisa selesai pada 2024 untuk sambungan air ke 3 juta rumah. "Sehingga bisa 62 persen lah paling tidak dari yang sudah ditargetkan yang tadinya 10 juta, mudah-mudahan itu bisa kita capai," ujarnya. Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk target itu, ujar Suharso sebesar Rp17 triliun. Sebesar Rp16 triliun untuk sambungan air ke perumahan dan Rp1,2 triliun untuk penyediaan air baku. Suharso mengaku daerah tidak punya kapasitas untuk membangun instalasi rumah untuk air. Sejauh ini, pembiayaan, ujar Suharso, akan dianggarkan oleh pemerintah pusat. " Tapi apakah kita akan semuanya, kita akan sisir dulu sudah dialokasikan hari ini seperti apa, baik melalui dana alokasi khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR," terangnya.