medcom.id, Jakarta: Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masalah pengelolaan PT Pelindo II. Audit tersebut berkaitan kontrak Jakarta International Container Terminal.
Menurut Ketua BPK Harry Azhar, BPK menyerahkan 12 rekomendasi ke pimpinan DPR kemudian diteruskan ke Panitia Khusus Pelindo. Salah satu rekomendasi terkait lemahnya pengelolaan Pelindo II.
"Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan," kata Harry di Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Harry tidak menjelaskan rinci masalah di PT Pelindo II karena menyangkut rahasia negara. "Biar DPR yang membuka," tambah Harry.
Sementara, anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan audit BPK menemukan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).
Pelanggaran tersebut seperti JICT tidak menjadi badan usaha pelabuhan. "Ada pelanggaran-pelanggaran di perpanjangan. Termasuk penandatanganan dan perizinan Kementerian BUMN," kata Achsanul, Rabu 2 Desember.
Anggota Pasus Pelindo II, Daniel Johan mengungkapkan, rapat Pansus dengan konsultan keuangan Deutsche Bank (DB), Financial Research Institute (FRI), dan Bahana Securitas pada 18 November, menemukan fakta kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding, merugikan negara.
Sementara Dirut Pelindo II R.J. Lino mengklaim JICT akan lebih menguntungkan bila dikelola asing dalam hal ini Hutchison Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong.
medcom.id, Jakarta: Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masalah pengelolaan PT Pelindo II. Audit tersebut berkaitan kontrak Jakarta International Container Terminal.
Menurut Ketua BPK Harry Azhar, BPK menyerahkan 12 rekomendasi ke pimpinan DPR kemudian diteruskan ke Panitia Khusus Pelindo. Salah satu rekomendasi terkait lemahnya pengelolaan Pelindo II.
"Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan," kata Harry di Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Harry tidak menjelaskan rinci masalah di PT Pelindo II karena menyangkut rahasia negara. "Biar DPR yang membuka," tambah Harry.
Sementara, anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan audit BPK menemukan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).
Pelanggaran tersebut seperti JICT tidak menjadi badan usaha pelabuhan. "Ada pelanggaran-pelanggaran di perpanjangan. Termasuk penandatanganan dan perizinan Kementerian BUMN," kata Achsanul, Rabu 2 Desember.
Anggota Pasus Pelindo II, Daniel Johan mengungkapkan, rapat Pansus dengan konsultan keuangan Deutsche Bank (DB), Financial Research Institute (FRI), dan Bahana Securitas pada 18 November, menemukan fakta kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding, merugikan negara.
Sementara Dirut Pelindo II R.J. Lino mengklaim JICT akan lebih menguntungkan bila dikelola asing dalam hal ini Hutchison Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
