medcom.id, Jakarta: Setelah menyelesaikan masa konsolidasi dan memberikan pertimbangan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan lembaga negara, Presiden Joko Widodo harus memanfaatkan sisa empat tahun kepemimpinan dengan menggenjot kinerja seluruh pembantunya.
Sebab, menjelang satu tahun pemerintahan baru 11 kementerian dan Panglima TNI yang memiliki preferensi 'mencapai' tujuan program kerja dengan rentang 13% sampai 30%. Berdasarkan preferensi dari 24 pakar dalam focus group discussion (FGD) yang digelar Media Research Center (MRC) awal bulan ini di Gedung Media Group Kedoya terlihat ada enam kementerian belum mencapai tujuan.
Kepada peserta FGD, MRC menyodori instrumen untuk mengetahui preferensi mereka terhadap seluruh anggota Kabinet Kerja. Mereka diminta menilai dengan skor satu hingga sembilan. Satu bila kementerian sudah mengimplementasikan program kerja, tetapi belum maksimal, sembilan bila sudah optimal.
Hasil preferensi diolah dengan analitika hierarkri proses dan dipilah ke dalam tiga cluster. Pertama berusaha, yaitu kabinet sudah bekerja. Kedua menuju, yakni kabinet sudah bekerja dengan tujuan jelas. Ketiga mencapai, yaitu kementerian sudah mencapai tujuan.
Berdasarkan kementerian koordinator, Rizal Ramli, menggondol predikat terbaik dibandingkan tiga rekannya dengan tingkat capaian 13%, sedangkan Puan Maharani di posisi bontot. Para peserta FGD melihat Puan belum mencapai tujuan diharapkan.
Bahwa seluruh menteri koordinator sudah bekerja dan sedang berusaha mewujudkan tujuan program kerjanya masing-masing tidak disanggah forum.
Melihat hasil dari preferensi yang diberikan kepada para menteri koordinator, tidak berlebihan jika Profesor Djohermansyah Djohan memberikan rekomendasi kepada mereka agar lebih yakin dengan kemampuan.
Dalam preferensi, pengaruh media darling tidak bisa disingkirkan. Karena itu, metode analitika hierarki proses menakar lebih komprehensif dengan menggabungkan data dan narasi.
Sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang secara media branding moncer dan kementeriannya hingga September menyerap anggaran 34%, terbesar jika dibandingkan tiga departemen lain di bawah Rizal Ramli.
Bila disandingkan dengan Menteri Perhubungan Igansius Jonan, yang namanya muncul 3.000 kali dalam pemberitaan selama Juli-September, sangat jegleg; Susi di peringkat pertama, sedangkan Jonan di posisi paling ujung, setelah Susi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Skor FGD untuk mantan Dirut PT Kereta Api itu hanya 13% untuk cluster telah mencapai tujuan.
Meskipun menduduki peringkat kedua, Sudirman dinilai tidak jelas soal kebijakan energi nasional ke depan. Sudirman juga diminta lebih tegas dalam renegosiasi kontrak karya.
Bila di sektor kemaritiman tidak ada yang dinilai belum mencapai tujuan, berbeda dengan para menteri di bawah Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dinilai masih belum mencapai tujuan. Meskipun demikian, 87% dari 24 peserta FGD menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sudah bekerja dengan tujuan jelas.
Di jajaran Kemenko Perekonomian, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memiliki nilai preferensi tertinggi, yakni 13%. Jika dilihat dari serapan anggaran, Kementerian PU-Pera menyedot 33,09%, diikuti Kementerian Perindustrian 26,15%.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, meskipun menuai tone negatif terkait dengan kebakaran hutan, mengantongi preferensi tidak buruk.
Pada kementerian di bawah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ada dua menteri bernilai nol untuk cluster mencapai tujuan. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri berskor tertinggi (30%). Preferensi menuju program jelas di Kemenko Polhukam di atas 57% dan serapan anggaran Rp51 triliun per 31 Agustus 2015.
Di jajaran Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, skor Kementerian Agama tertinggi (26%), sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi mendapat skor nol.
FGD menyimpulkan kemenko ini memiliki rentang menuju pelaksanaan program 57%-73% dan serapan 36,7% per 31 Agustus 2015. Belum bisa disimpulkan kinerja keseluruhan sebab Jokowi menyebut tahun pertamanya masa konsolidasi dan pertimbangan. Sastrawan Yudhistira ANM Massardi yang hadir dalam FGD hanya menulis tiga kata dalam 37 kolom kementerian/lembaga negara: Ayo Kerja, Kerja! (MI)
medcom.id, Jakarta: Setelah menyelesaikan masa konsolidasi dan memberikan pertimbangan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan lembaga negara, Presiden Joko Widodo harus memanfaatkan sisa empat tahun kepemimpinan dengan menggenjot kinerja seluruh pembantunya.
Sebab, menjelang satu tahun pemerintahan baru 11 kementerian dan Panglima TNI yang memiliki preferensi 'mencapai' tujuan program kerja dengan rentang 13% sampai 30%. Berdasarkan preferensi dari 24 pakar dalam
focus group discussion (FGD) yang digelar Media Research Center (MRC) awal bulan ini di Gedung Media Group Kedoya terlihat ada enam kementerian belum mencapai tujuan.
Kepada peserta FGD, MRC menyodori instrumen untuk mengetahui preferensi mereka terhadap seluruh anggota Kabinet Kerja. Mereka diminta menilai dengan skor satu hingga sembilan. Satu bila kementerian sudah mengimplementasikan program kerja, tetapi belum maksimal, sembilan bila sudah optimal.
Hasil preferensi diolah dengan analitika hierarkri proses dan dipilah ke dalam tiga cluster. Pertama berusaha, yaitu kabinet sudah bekerja. Kedua menuju, yakni kabinet sudah bekerja dengan tujuan jelas. Ketiga mencapai, yaitu kementerian sudah mencapai tujuan.
Berdasarkan kementerian koordinator, Rizal Ramli, menggondol predikat terbaik dibandingkan tiga rekannya dengan tingkat capaian 13%, sedangkan Puan Maharani di posisi bontot. Para peserta FGD melihat Puan belum mencapai tujuan diharapkan.
Bahwa seluruh menteri koordinator sudah bekerja dan sedang berusaha mewujudkan tujuan program kerjanya masing-masing tidak disanggah forum.
Melihat hasil dari preferensi yang diberikan kepada para menteri koordinator, tidak berlebihan jika Profesor Djohermansyah Djohan memberikan rekomendasi kepada mereka agar lebih yakin dengan kemampuan.
Dalam preferensi, pengaruh
media darling tidak bisa disingkirkan. Karena itu, metode analitika hierarki proses menakar lebih komprehensif dengan menggabungkan data dan narasi.
.jpg)
Sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang secara media branding moncer dan kementeriannya hingga September menyerap anggaran 34%, terbesar jika dibandingkan tiga departemen lain di bawah Rizal Ramli.
Bila disandingkan dengan Menteri Perhubungan Igansius Jonan, yang namanya muncul 3.000 kali dalam pemberitaan selama Juli-September, sangat jegleg; Susi di peringkat pertama, sedangkan Jonan di posisi paling ujung, setelah Susi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Skor FGD untuk mantan Dirut PT Kereta Api itu hanya 13% untuk cluster telah mencapai tujuan.
Meskipun menduduki peringkat kedua, Sudirman dinilai tidak jelas soal kebijakan energi nasional ke depan. Sudirman juga diminta lebih tegas dalam renegosiasi kontrak karya.
Bila di sektor kemaritiman tidak ada yang dinilai belum mencapai tujuan, berbeda dengan para menteri di bawah Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dinilai masih belum mencapai tujuan. Meskipun demikian, 87% dari 24 peserta FGD menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sudah bekerja dengan tujuan jelas.
Di jajaran Kemenko Perekonomian, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memiliki nilai preferensi tertinggi, yakni 13%. Jika dilihat dari serapan anggaran, Kementerian PU-Pera menyedot 33,09%, diikuti Kementerian Perindustrian 26,15%.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, meskipun menuai tone negatif terkait dengan kebakaran hutan, mengantongi preferensi tidak buruk.
Pada kementerian di bawah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ada dua menteri bernilai nol untuk cluster mencapai tujuan. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri berskor tertinggi (30%). Preferensi menuju program jelas di Kemenko Polhukam di atas 57% dan serapan anggaran Rp51 triliun per 31 Agustus 2015.
Di jajaran Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, skor Kementerian Agama tertinggi (26%), sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi mendapat skor nol.
FGD menyimpulkan kemenko ini memiliki rentang menuju pelaksanaan program 57%-73% dan serapan 36,7% per 31 Agustus 2015. Belum bisa disimpulkan kinerja keseluruhan sebab Jokowi menyebut tahun pertamanya masa konsolidasi dan pertimbangan. Sastrawan Yudhistira ANM Massardi yang hadir dalam FGD hanya menulis tiga kata dalam 37 kolom kementerian/lembaga negara: Ayo Kerja, Kerja! (MI)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
