medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebab pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal dan Soekarno adalah penggali Pancasila.
"Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujar Hasto usai seminar nasional "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Senin (1/3/2016).
Pemahaman terhadap spirit kelahiran Pancasila tersebut dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia Merdeka. Hal tersebut diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno, ketika bertemu dengan petani yang bernama Pak Marhaen.
Dengan demikian kembali pada Pancasila, sambung Hasto, juga dimaknakan pada watak pembebasan pembebasan keberpihakan pada wong cilik. Selain itu juga watak untuk merubah tata pergaulan hidup yang menghisap, yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," papar Hasto.
Hasto menambahkan PDIP dan NU memiliki sejarah panjang dengan dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia.
"PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang final. Pancasila yang pertama kalinya disampaikan oleh BK dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," ucap Hasto.
Hasto mengatakan kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila sungguh diapresiasi oleh PDIP.
Hadir juga sebagai pembicara Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah.
Sebelumnya, keluarga Presiden pertama RI Soekarno berharap pemerintahan Joko Widodo menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila dan sebagai hari besar nasional. Hal itu disampaikan cucu Bung Karno, Puan Maharani, saat pidato memperingati Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur.
Puan atas nama keluarga besar Bung Karno membuka pidato dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR yang melanjutkan tradisi peringatan Hari Pancasila, mengundang dan meminta keluarga Bung Karno menyampaikan sambutan.
Menurut Puan, peringatan pidato Bung Karno pada 1 Juni dimulai sejak Taufiq Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR pada 2010. Taufiq Kiemas, kata Puan memberikan sumbangsih besar kepada bangsa dan negara dalam mengembalikan memori kolektif bangsa terhadap sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
"Karena itu kita semua punya kewajiban moral dan ideologis untuk menjaga kehormatannya, melihat dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama," kata Puan, Senin 1 Juni.
Dia menyampaikan, keluarga Bung Karno prihatin karena proses desoekarnoisasi yang dipraktikkan Pemerintah Orde Baru, telah mencampuradukan antara posisi Bung Karno sebagai pemikir dan ideologi bangsa yang telah menggali nilai-nilai Pancasila dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebab pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal dan Soekarno adalah penggali Pancasila.
"Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujar Hasto usai seminar nasional "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Senin (1/3/2016).
Pemahaman terhadap spirit kelahiran Pancasila tersebut dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia Merdeka. Hal tersebut diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno, ketika bertemu dengan petani yang bernama Pak Marhaen.
Dengan demikian kembali pada Pancasila, sambung Hasto, juga dimaknakan pada watak pembebasan pembebasan keberpihakan pada wong cilik. Selain itu juga watak untuk merubah tata pergaulan hidup yang menghisap, yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," papar Hasto.
Hasto menambahkan PDIP dan NU memiliki sejarah panjang dengan dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia.
"PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang final. Pancasila yang pertama kalinya disampaikan oleh BK dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," ucap Hasto.
Hasto mengatakan kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila sungguh diapresiasi oleh PDIP.
Hadir juga sebagai pembicara Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah.
Sebelumnya, keluarga Presiden pertama RI Soekarno berharap pemerintahan Joko Widodo menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila dan sebagai hari besar nasional. Hal itu disampaikan cucu Bung Karno, Puan Maharani, saat pidato memperingati Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur.
Puan atas nama keluarga besar Bung Karno membuka pidato dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR yang melanjutkan tradisi peringatan Hari Pancasila, mengundang dan meminta keluarga Bung Karno menyampaikan sambutan.
Menurut Puan, peringatan pidato Bung Karno pada 1 Juni dimulai sejak Taufiq Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR pada 2010. Taufiq Kiemas, kata Puan memberikan sumbangsih besar kepada bangsa dan negara dalam mengembalikan memori kolektif bangsa terhadap sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
"Karena itu kita semua punya kewajiban moral dan ideologis untuk menjaga kehormatannya, melihat dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama," kata Puan, Senin 1 Juni.
Dia menyampaikan, keluarga Bung Karno prihatin karena proses desoekarnoisasi yang dipraktikkan Pemerintah Orde Baru, telah mencampuradukan antara posisi Bung Karno sebagai pemikir dan ideologi bangsa yang telah menggali nilai-nilai Pancasila dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
