medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat memberikan sejumlah kritik, saran, juga tanggapannya dalam rangka setahun pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa diantaranya yakni dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Partai Demokrat menilai pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas penegakan kedaulatan negara. TNI juga telah melakukan tugas-tugasnya dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, termasuk wilayah kelautan.
Partai Demokrat juga menduga adanya kemungkinan penyusutan anggaran pertahanan. "Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan salah satu janji Jokowi yang akan meningkatkan aggaran pertahanan tiga kali lipat," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, kantor DPP PD, Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Menurut partai Demokrat, jika memang pemerintah mengalami kesulitan dengan penganggaran di bidang pertahanan karena faktor pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menjelaskan tentang penyesuaian penganggaran pertahanan tersebut.
"Karena akan berdampak pada timeline penambahan dan modernisasi alutsista. Termasuk kesejahteraan prajurit hingga tahun 2019 mendatang," ungkap Hinca.
Pemerintah, kata partai Demkorat, juga diminta lebih serius penanganan konflik di Tolikara dan Aceh Singkil. Partai Demokrat melihat situasi politik di Papua kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. "Sementara di Aceh, pemilihan gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi," lanjut Hinca.
Terhadap kebijakan pendidikan bela negara, Partai Demkorat berpendapat agar semuanya didasarkan pada konstitusi dan undang-undang pertahanan. Serta sistem dan tatanan yang berlaku dalam negara demokrasi.
"Penganggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI, agar bisa terjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitasnya. Juga mesti dikaitkan dengan kemampuan ekonomi negara untuk mendukungnya," beber Hinca.
Partai Demokrat juga menyoroti soal pemberian tugas pada TNI untuk ikut menjamin terwujudnya swasembada beras dua tahun mendatang. Meski dinilai tak menyalahi, namun menurut Partai Demokrat, Presiden sebaiknya lebih memerhatikan tugas pokok yang semestinya dilakukan TNI.
"Janganlah memberikan penugasan yang akhirnya menganggu tugas pokoknya," pungkas Hinca.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat memberikan sejumlah kritik, saran, juga tanggapannya dalam rangka setahun pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa diantaranya yakni dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Partai Demokrat menilai pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas penegakan kedaulatan negara. TNI juga telah melakukan tugas-tugasnya dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, termasuk wilayah kelautan.
Partai Demokrat juga menduga adanya kemungkinan penyusutan anggaran pertahanan. "Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan salah satu janji Jokowi yang akan meningkatkan aggaran pertahanan tiga kali lipat," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, kantor DPP PD, Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Menurut partai Demokrat, jika memang pemerintah mengalami kesulitan dengan penganggaran di bidang pertahanan karena faktor pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menjelaskan tentang penyesuaian penganggaran pertahanan tersebut.
"Karena akan berdampak pada timeline penambahan dan modernisasi alutsista. Termasuk kesejahteraan prajurit hingga tahun 2019 mendatang," ungkap Hinca.
Pemerintah, kata partai Demkorat, juga diminta lebih serius penanganan konflik di Tolikara dan Aceh Singkil. Partai Demokrat melihat situasi politik di Papua kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. "Sementara di Aceh, pemilihan gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi," lanjut Hinca.
Terhadap kebijakan pendidikan bela negara, Partai Demkorat berpendapat agar semuanya didasarkan pada konstitusi dan undang-undang pertahanan. Serta sistem dan tatanan yang berlaku dalam negara demokrasi.
"Penganggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI, agar bisa terjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitasnya. Juga mesti dikaitkan dengan kemampuan ekonomi negara untuk mendukungnya," beber Hinca.
Partai Demokrat juga menyoroti soal pemberian tugas pada TNI untuk ikut menjamin terwujudnya swasembada beras dua tahun mendatang. Meski dinilai tak menyalahi, namun menurut Partai Demokrat, Presiden sebaiknya lebih memerhatikan tugas pokok yang semestinya dilakukan TNI.
"Janganlah memberikan penugasan yang akhirnya menganggu tugas pokoknya," pungkas Hinca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
