Pengamat: Tranparansi Pengadaan Alutsista Jauh dari Optimal

Jakarta: Proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dibenahi. Pengadaan sistem pertahanan negara selama ini dinilai belum optimal. "Persoalan mark up, korupsi, dan lainnya terjadi karena proses pengadaan alutsista yang transparan dan akuntabel masih jauh dari optimal," kata pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI) Beni Sukadis kepada Medcom.id, Selasa, 11 Mei 2021. Beni tak memungkiri ada praktik mark up dalam pengadaan alutsista. Sebab, perusahaan yang bergelut di bidang alutsista cukup terbatas. "Dengan kata lain kontraktor atau importir tidak banyak," ucap Beni. Dia meyakini Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mampu menyelesaikan persoalan tranparansi yang belakangan disoroti publik. Prabowo telah merancang skema kebutuhan alutsista yang dibutuhkan prajurit TNI. Baca: Kemenhan Tantang Mafia Mr M Dilaporkan ke KPK atau Polri Beni juga mendorong Komisi I serta masyarakat sipil memastikan transparansi proses pengadaan alutsista. Termasuk, keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses audit pengadaannya. "Untuk transparansi, memang BPK sudah seharusnya bisa lebih proaktif. Mungkin bisa saja dilibatkan dalam tim pengadaan semacam pengawas BPK, tentunya ada dua atau tiga orang," ujar Beni.