Pemerintah Berupaya Meredam Isu Negatif Vaksin Covid-19

Jakarta: Pemerintah berusaha meredam isu negatif soal kehalalan dan keamanan vaksin covid-19 dengan menggencarkan sosialisasi manfaat vaksinasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang bersedia divaksin. Data survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) pada Oktober 2020, menununjukan 7,6 persen masyarakat menolak divaksinasi. Sedangkan, 26,6 persen masyarakat belum memutuskan dan masih bingung. "Dari data ini sebetulnya kita masih harus meningkatkan pemahaman masyarakat agar yang belum tahu menjadi tahu dan bersedia mendapatkan vaksin, serta yang menolak kemudian bergeser menjadi mau divaksinasi,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Widodo Muktiyo, melalui keterangan tertulis, Kamis, 3 Desember 2020. Baca: Indonesia Bangun Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 Kominfo menugaskan Penyuluh Informasi Publik (PIP) di daerah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang mumpuni kepada masyatakat terkait kegunaan vaksin. Termasuk, tahapan pembuatan vaksin dan pendistribusiannya.  Widodo menyampaikan pemerintah juga akan mengampanyekan tagline tak kenal maka tak kebal untuk menyosialisasikan vaksin covid-19. Tagline ini mengedukasi masyarakat agar mengenal dan mengetahui informasi tentang manfaat vaksin covid-19, sehingga pada waktunya bersedia melakukan vaksinasi. "Terobosan pemerintah terus dilakukan untuk segera mendapatkan vaksin sebagai solusi dalam melawan covid-19 ini," ucap dia. Namun, dia mengingatkan vaksin bukan satu-satunya cara untuk terhindar dari covid-19. Masyarakat juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar tidak terpapar covid-19. Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) Dila Amran mengatakan narasi pemerintah harus mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa vaksin covid-19 aman untuk semua. Pendekatan strategi komunikasi yang pemerintah lakukan ialah awareness, interest, desire, dan action.  "Maksudnya nanti terakhir adalah mereka datang untuk divaksinasi. Tapi saat ini sebelum vaksin tiba, yang kita lakukan adalah meningkatkan awareness dan interest,” ujar Dila. Sementara itu, Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Prima Yoshepine, menjelaskan vaksin merupakan salah satu produk biologi untuk pencegahan dan menimbulkan kekebalan pada orang yang sudah disuntikkan. Indonesia memiliki pengalaman banyak dengan vaksin, misalnya untuk menekan penyakit polio dan difteri.  Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan, Siti Asfijah Abdoellah, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan lewat audit dan asesmen untuk semua vaksin. Vaksin sebelum diberikan izin edar harus sudah melewati proses pengembangan, kemudian uji klinik.  "Dari data-data itulah kemudian bisa kita gali keamanan dan khasiatnya. Kemudian kita lakukan evaluasi apakah data-data yang diperoleh dari uji klinik tersebut mendukung untuk klaim dari khasiat ataupun keamanannya,” kata Asfijah.