Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memanggil sejumlah menteri. Pemanggilan terkait laporan dan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).
"Dalam waktu dekat, Presiden akan mengundang menteri-menteri terkait untuk diberi tugas berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim PPHAM. Yang bidang pendidikan, nanti tugasnya ini, sosial tugasnya ini, dan sebagainya," kata Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.
Beberapa menteri tersebut antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljoko, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Panglima TNI Laksamana Yudo Margono; dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebagaian besar tugas yang diamanatkan, jelas Mahfud, ialah terkait pemulihan hak-hak bagi seluruh keluarga korban pelanggaran HAM berat. Ia mengakui masih banyak keluarga korban yang hidup dalam tekanan dan diskriminasi masyarakat.
"Ada beberapa orang yang masih menerima diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sampai sekarang masih mwnjalani rehabilitasi fisik. Mereka masih menderita dan pemerintah harus turun tangan," kata Mahfud.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) bakal memanggil sejumlah menteri. Pemanggilan terkait laporan dan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).
"Dalam waktu dekat, Presiden akan mengundang menteri-menteri terkait untuk diberi tugas berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim PPHAM. Yang bidang pendidikan, nanti tugasnya ini, sosial tugasnya ini, dan sebagainya," kata Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.
Beberapa menteri tersebut antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljoko, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Panglima TNI Laksamana Yudo Margono; dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebagaian besar tugas yang diamanatkan, jelas Mahfud, ialah terkait pemulihan hak-hak bagi seluruh keluarga korban
pelanggaran HAM berat. Ia mengakui masih banyak keluarga korban yang hidup dalam tekanan dan diskriminasi masyarakat.
"Ada beberapa orang yang masih menerima diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sampai sekarang masih mwnjalani rehabilitasi fisik. Mereka masih menderita dan pemerintah harus turun tangan," kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
