medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR belum memutuskan penerapan konsep single mux dan penetapan Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTI). Konsep ini masih dibahas di Komisi I.
Anggota Komisi I Syarief Hasan mengatakan, setidaknya ada tiga opsi yang masih menjadi bahasan di Komisi I: single mux, multiple mux, atau hybrid. Tiga alternatif itu masih dibahas dalam rapat Revisi Undang-Undang Penyiaran.
"Tiga alternatif itu lagi dibicarakan, lagi difinalkan," kata Syarif kepada Metrotvnews.com, Kamis 28 September 2017.
Pembahasan, kata Syarief, sudah masuk tahap akhir. Dalam waktu dekat, RUU Penyiaran diklaim rampung.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam rapat pembahasan RUU Penyiaran di Komisi I memang terdapat perbedaan pandangan antara satu fraksi dan lainnya. Setelah mendengar informasi dari para stakeholder, Komisi Pertahanan bakal membahas konsep-konsep tersebut.
"Kita bicarakan kembali mana yang bagus dan cocok buat migrasi analog ke digital ini. Mana yang lebih menguntungkan," ujar dia.
Penerapan konsep single mux dan penetapal LPP RTI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital dikritik Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Menurut Ketua ATVSI, Ishadi S.K., konsep dan penetapan yang tercantum dalam RUU Penyiaran itu berpotensi menciptakan praktik monopoli.
Praktik itu, kata dia, juga bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Dalam konsep tersebut, frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai single mux operator.
Selain itu, konsep single mux juga dinilai bukan solusi migrasi TV analog ke digital. Penetapan single mux operator dinilai berdampak pada lembaga penyiaran swasta atau LPS eksisting yang akan menghadapi ketidakpastian.
medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR belum memutuskan penerapan konsep
single mux dan penetapan Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTI). Konsep ini masih dibahas di Komisi I.
Anggota Komisi I Syarief Hasan mengatakan, setidaknya ada tiga opsi yang masih menjadi bahasan di Komisi I:
single mux,
multiple mux, atau
hybrid. Tiga alternatif itu masih dibahas dalam rapat Revisi Undang-Undang Penyiaran.
"Tiga alternatif itu lagi dibicarakan, lagi difinalkan," kata Syarif kepada
Metrotvnews.com, Kamis 28 September 2017.
Pembahasan, kata Syarief, sudah masuk tahap akhir. Dalam waktu dekat, RUU Penyiaran diklaim rampung.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam rapat pembahasan RUU Penyiaran di Komisi I memang terdapat perbedaan pandangan antara satu fraksi dan lainnya. Setelah mendengar informasi dari para stakeholder, Komisi Pertahanan bakal membahas konsep-konsep tersebut.
"Kita bicarakan kembali mana yang bagus dan cocok buat migrasi analog ke digital ini. Mana yang lebih menguntungkan," ujar dia.
Penerapan konsep
single mux dan penetapal LPP RTI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital dikritik Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Menurut Ketua ATVSI, Ishadi S.K., konsep dan penetapan yang tercantum dalam RUU Penyiaran itu berpotensi menciptakan praktik monopoli.
Praktik itu, kata dia, juga bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Dalam konsep tersebut, frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai single mux operator.
Selain itu, konsep single mux juga dinilai bukan solusi migrasi TV analog ke digital. Penetapan single mux operator dinilai berdampak pada lembaga penyiaran swasta atau LPS eksisting yang akan menghadapi ketidakpastian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
