Bali: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai dugaan penetrasi ideologi selain Pancasila ke dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Penetrasi ini diduga semakin kuat seiring globalisasi.
Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto mengatakan hal itu ditunjukkan dengan adanya ASN yang mengunggah dukungan kepada khilafah di media sosial pada Oktober 2019. Fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila ini menyeruak karena unggahan itu.
"Posting-an prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di kalangan ASN,'' kata Adji saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, Senin, 4 November 2019.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah melarang penggunaan cadar bagi ASN di kementeriannya. Ia hanya melarang penggunaan cadar di lingkungan kementerian.
"Begitu ke luar kantor, mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," kata Tjahjo seusai menghadiri acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta.
Tjahjo mengatakan penggunaan cadar merupakan hak setiap warga negara. Tapi, warga negara atau ASN harus mengikuti aturan yang berlaku saat memasuki lingkungan kementerian atau instansi.
''Kalau Kemenpan-RB ada seragam putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan,'' katanya.
Sebelumnya, rencana pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi. Wacana itu dimaksudkan untuk menata dan merapikan lingkungan kementeriannya.
"Bagaimana saya mau ketemu Anda, Anda pakai cadar? Muslim silakan pakai jilbab. Tetapi, kalau pakai cadar, bagaimana mau melihatnya?'' kata Fachrul.
Bali: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai dugaan penetrasi ideologi selain Pancasila ke dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Penetrasi ini diduga semakin kuat seiring globalisasi.
Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto mengatakan hal itu ditunjukkan dengan adanya ASN yang mengunggah dukungan kepada khilafah di media sosial pada Oktober 2019. Fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila ini menyeruak karena unggahan itu.
"
Posting-an prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di kalangan ASN,'' kata Adji saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, Senin, 4 November 2019.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah melarang penggunaan cadar bagi ASN di kementeriannya. Ia hanya melarang penggunaan cadar di lingkungan kementerian.
"Begitu ke luar kantor, mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," kata Tjahjo seusai menghadiri acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta.
Tjahjo mengatakan penggunaan cadar merupakan hak setiap warga negara. Tapi, warga negara atau ASN harus mengikuti aturan yang berlaku saat memasuki lingkungan kementerian atau instansi.
''Kalau Kemenpan-RB ada seragam putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan,'' katanya.
Sebelumnya, rencana pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi. Wacana itu dimaksudkan untuk menata dan merapikan lingkungan kementeriannya.
"Bagaimana saya mau ketemu Anda, Anda pakai cadar? Muslim silakan pakai jilbab. Tetapi, kalau pakai cadar, bagaimana mau melihatnya?'' kata Fachrul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
