Jakarta: Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi pembagian jatah kursi menteri kabinet kerja jilid II dipengaruhi oleh hasil pemilihan legislatif (pileg). Partai dengan suara terbanyak menjadi cerminan jumlah kursi menteri yang didapat.
"Semakin besar perolehan kursi, suara oleh suatu partai, semakin besar jatah yang diberikan kepada partai yang bersangkutan," kata Burhanuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Juli 2019.
Menurut Burhanuddin, mekanisme itu merupakan kesepakatan lama yang menganut asas proporsionalitas. Pola itu juga jadi ciri khas kartel politik yang mewarnai Indonesia setelah reformasi.
"Ditentukan oleh kesepakatan antar elite, mau oposisi mau koalisi, mereka sepakat, siapa dapat apa dan berapa jumlahnya ditentukan oleh perolehan suara, dan melihat itu, PDI Perjuangan paling banyak. Kedua Golkar," ujarnya.
Di sisi lain, Burhanuddin membaca Presiden Joko Widodo adalah sosok yang tak suka didesak soal kursi menteri. Menurutnya, tingkah sejumlah ketua umum partai pengusung terlalu vulgar atau cenderung menekan agar memperoleh banyak kursi.
"Pak Jokowi kalau didorong-dorong, didesak-desak, justru kurang respect. Jadi jangan pernah menempatkan hubungan dengan Pak Jokowi seperti debt collector, justru ini malah blunder," ungkapnya.
Burhanuddin paham, meminta jatah kursi menteri adalah hal yang wajar dan bagian proses politik yang biasa. Namun, ia mengingatkan kalau setiap presiden memiliki karakteristik memimpin yang berbeda pula.
"Saya terus terang, kalau saya jadi ketum partai, saya akan sangat memahami dan mencoba mengerti karakter dan kebiasan Pak Jokowi," ujarnya.
Jakarta: Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi pembagian jatah kursi menteri kabinet kerja jilid II dipengaruhi oleh hasil pemilihan legislatif (pileg). Partai dengan suara terbanyak menjadi cerminan jumlah kursi menteri yang didapat.
"Semakin besar perolehan kursi, suara oleh suatu partai, semakin besar jatah yang diberikan kepada partai yang bersangkutan," kata Burhanuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Juli 2019.
Menurut Burhanuddin, mekanisme itu merupakan kesepakatan lama yang menganut asas proporsionalitas. Pola itu juga jadi ciri khas kartel politik yang mewarnai Indonesia setelah reformasi.
"Ditentukan oleh kesepakatan antar elite, mau oposisi mau koalisi, mereka sepakat, siapa dapat apa dan berapa jumlahnya ditentukan oleh perolehan suara, dan melihat itu, PDI Perjuangan paling banyak. Kedua Golkar," ujarnya.
Di sisi lain, Burhanuddin membaca Presiden Joko Widodo adalah sosok yang tak suka didesak soal kursi menteri. Menurutnya, tingkah sejumlah ketua umum partai pengusung terlalu vulgar atau cenderung menekan agar memperoleh banyak kursi.
"Pak Jokowi kalau didorong-dorong, didesak-desak, justru kurang
respect. Jadi jangan pernah menempatkan hubungan dengan Pak Jokowi seperti
debt collector, justru ini malah blunder," ungkapnya.
Burhanuddin paham, meminta jatah kursi menteri adalah hal yang wajar dan bagian proses politik yang biasa. Namun, ia mengingatkan kalau setiap presiden memiliki karakteristik memimpin yang berbeda pula.
"Saya terus terang, kalau saya jadi ketum partai, saya akan sangat memahami dan mencoba mengerti karakter dan kebiasan Pak Jokowi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
