Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi pertimbangan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Bamsoet menghormati pertimbangan Presiden.
"Semua pemimpin memiliki pertimbangan termasuk kami sendiri punya pertimbangan," kata dia di Kompleks Parlemen, Jumat, 27 September 2019.
Bamsoet menjamin DPR akan mendukung keputusan pemerintah sesuai aturan yang ada. Ia menyebut jika diterbitkan, perppu itu akan dibahas DPR periode berikutnya.
"Tanggal satu hari Selasa pelantikan yang baru. Jadi saya menduga pasti itu nanti jatuhnya ke periode yang akan datang," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta Presiden Jokowi berdialog dengan DPR. Dialog itu bisa membuat kedua pihak memiliki kesepahaman terkait perppu.
"Rapat konsultasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi suatu hal yang perlu dan harus dilakukan," kata Aria di Kompleks Parlemen.
Aria paham penerbitan perppu merupakan hak Presiden. Tapi, proses politik dalam penerbitan perppu harus tetap berjalan. Aria mengatakan dialog itu membuat hubungan eksekutif dan legislatif tetap harmonis.
"Di mana proses pembuatan RUU perubahan KPK sudah berjalan dalam bangunan hukum pembuatan UU," kata Aria.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi pertimbangan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Bamsoet menghormati pertimbangan Presiden.
"Semua pemimpin memiliki pertimbangan termasuk kami sendiri punya pertimbangan," kata dia di Kompleks Parlemen, Jumat, 27 September 2019.
Bamsoet menjamin DPR akan mendukung keputusan pemerintah sesuai aturan yang ada. Ia menyebut jika diterbitkan, perppu itu akan dibahas DPR periode berikutnya.
"Tanggal satu hari Selasa pelantikan yang baru. Jadi saya menduga pasti itu nanti jatuhnya ke periode yang akan datang," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta Presiden Jokowi berdialog dengan DPR. Dialog itu bisa membuat kedua pihak memiliki kesepahaman terkait perppu.
"Rapat konsultasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi suatu hal yang perlu dan harus dilakukan," kata Aria di Kompleks Parlemen.
Aria paham penerbitan perppu merupakan hak Presiden. Tapi, proses politik dalam penerbitan perppu harus tetap berjalan. Aria mengatakan dialog itu membuat hubungan eksekutif dan legislatif tetap harmonis.
"Di mana proses pembuatan RUU perubahan KPK sudah berjalan dalam bangunan hukum pembuatan UU," kata Aria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
