Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar tahlilan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin yang terkena hukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luluk Hamidah mengatakan tahlilan yang dilakukan adalah sebagai bentuk solidaritas untuk menegaskan hukuman pancung tidak layak dilakukan. Ia menilai, hukuman seperti itu tidak mulia dan bertentangan dengan zaman.
"Hukuman pancung harus dihentikan karena ini sama sekali tidak manusiawi. Manusia itu mulia maka harus ditingkatkan derajatnya," kata Luluk di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Luluk mengatakan, Pemerintah Indonesia masih mengakomodasi hukuman mati karena kasus kriminal seperti penjahat dan narkoba. Namun, kata Luluk, berbeda dengan TKI, karena TKI hanya bekerja dan ada hukum yang melindunginya.
"Mereka bukan pelaku kriminal sebagaimana para penjahat atau pelaku narkoba misalnya. Mereka bukan seperti itu, TKI ini ada hukum atau undang-undang internasional yang melindungi mereka," ungkap Luluk.
Maka itu, tegas Luluk, karena negara-negara di mana TKI itu berada tidak tunduk pada hukum dan tidak memuliakan manusia, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas.
"Sepatutnya menurut saya pemerintah Indonesia bisa lebih inisiatif untuk berbicara ke level yang lebih tinggi lagi terutama untuk memberikan sanksi misalnya ke pemerintah Arab Saudi karena perlakuannya yang tidak manusiawi kepada TKI kita," tegas Luluk.
Dalam acara tahlilan, hadir Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis hidayah dan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Magdalena Sitorus.
Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar tahlilan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin yang terkena hukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luluk Hamidah mengatakan tahlilan yang dilakukan adalah sebagai bentuk solidaritas untuk menegaskan hukuman pancung tidak layak dilakukan. Ia menilai, hukuman seperti itu tidak mulia dan bertentangan dengan zaman.
"Hukuman pancung harus dihentikan karena ini sama sekali tidak manusiawi. Manusia itu mulia maka harus ditingkatkan derajatnya," kata Luluk di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Luluk mengatakan, Pemerintah Indonesia masih mengakomodasi hukuman mati karena kasus kriminal seperti penjahat dan narkoba. Namun, kata Luluk, berbeda dengan TKI, karena TKI hanya bekerja dan ada hukum yang melindunginya.
"Mereka bukan pelaku kriminal sebagaimana para penjahat atau pelaku narkoba misalnya. Mereka bukan seperti itu, TKI ini ada hukum atau undang-undang internasional yang melindungi mereka," ungkap Luluk.
Maka itu, tegas Luluk, karena negara-negara di mana TKI itu berada tidak tunduk pada hukum dan tidak memuliakan manusia, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas.
"Sepatutnya menurut saya pemerintah Indonesia bisa lebih inisiatif untuk berbicara ke level yang lebih tinggi lagi terutama untuk memberikan sanksi misalnya ke pemerintah Arab Saudi karena perlakuannya yang tidak manusiawi kepada TKI kita," tegas Luluk.
Dalam acara tahlilan, hadir Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis hidayah dan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Magdalena Sitorus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
