KKP Tegaskan Izin Penggunaan Cantrang Bersifat Sementara

Desi Angriani 20 Januari 2018 06:05 WIB
cantrang
KKP Tegaskan Izin Penggunaan Cantrang Bersifat Sementara
Nelayan merapikan jaring cantrang sebelum melaut di Pelabuhan Perikanan Karangantu, di Serang, Banten, Kamis (18/1). ANT/Asep Fathulrahman.
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak ada perubahan aturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Pemerintah hanya memperbolehkan pemakaian cantrang dalam waktu yang tidak ditentukan.

"Peraturan menteri soal cantrang tidak pernah ada berita diubah," kata kata Dirjen Penguatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo dalam acara Forum Merdeka Barat di Gedung Kemenkominfo,  Jakarta,  Jumat, 19 Januari 2018.

Keputusan memperbolehkan penggunaan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya bersifat sementara. Aturan tersebut bukan berarti  mengubah peraturan penggunaan larangan cantrang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.


"Jadi tadi itu apakah teman-teman nelayan itu membutuhkan keterangan resmi yang tertulis. Keterangan resmi tertulis itu bukan peraturan, kalau peraturan itu saya pikir sudah clear ya," tegas Nilanto.

Dia menambahkan, KKP hanya memberikan waktu peralihan bagi nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Batasan menggunakan cantrang pun tidak boleh keluar dari Laut Jawa dan pantai utara.

"Jangan disampaikan yang berbeda. Sekali lagi saya bilang, khusus untuk cantrang sudah selesai semuanya. Kita tinggal tunggu nanti," tutup Nilanto.

Sebelumnya, larangan penggunaan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di situ, penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.

Kemarin, Pemerintah resmi memperbolehkan kembali nelayan menggunakan cantrang untuk mencari ikan di laut, selagi pemerintah menyiapkan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

"Saya ingin Anda-anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal ikan asing," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berorasi di atas kendaraan pengunjuk rasa di gerbang Monas barat laut seperti dilansir Antara, Rabu, 18 Januari 2018.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id