Istimewa
Istimewa

Putusan MA Belum Dipatuhi, YKMI Layangkan Somasi

Nasional vaksinasi vaksin vaksin covid-19 Vaksin Halal
Al Abrar • 01 Mei 2022 19:10
Jakarta: Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Somasi ini dilayangkan terkait kewajiban pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) soal vaksin halal.
 
Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan mengatakan langkah hukum somasi kepada pihak-pihak terkait dari pemerintah dilakukan karena sampai sekarang masih belum juga melaksanakan putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 yang merekomendasikan penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional.
 
"Ini sudah banyak masyarakat yang melakukan mudik. Tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut, dan terkesan adanya ketidakpatuhan karena pemerintah masih berdalih tentang kondisi darurat yang membolehkan diberikannya vaksin yang tidak halal kepada masyarakat muslim," kata Himawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekretaris Eksekutif YKMI, Fat Haryanto mengatakan, putusan MA sudah sangat jelas, final dan mengikat. "Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi sesuai jumlah kebutuhan masyarakat muslim di Indoensia. Jangan lagi menggunakan dalih yang sudah ditolak oleh MA," tuturnya.
 
YKMI menilai, sikap pemerintah yang masih berdalih tentang kondisi darurat untuk membolehkan diberikannya vaksin tidak halal kepada kaum muslim Indonesia menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan MK. YKMI menyebut dalil tentang “darurat” telah dibantah oleh MA, maka program vaksinasi tidak lagi memenuhi syarat darurat.
 
Oleh karena itu, YKMI mendesak pemerintah wajib memberikan vaksin halal bagi kaum muslim di Indonesia. YKMI juga mengkritik pemerintah yang masih juga tidak membatalkan kontrak-kontrak pengadaan Vaksin Covid-19 tidak halal.
 
"Jika pemerintah tidak mematuhi Putusan MA yang bersifat final dan mengikat tersebut, dengan tetap memberikan jenis vaksin yang tidak halal kepada kaum muslimin, maka telah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya kepada umat Islam di Indonesia. Yang hal ini akan kami bawa pada Mahkamah Internasional," kata Fat.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif